8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Koordinasi Komisi IV DPRD Sulbar pada Senin, 1 Desember 2025. Pertemuan ini fokus membahas percepatan peningkatan fasilitas di RSUD Sulbar.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar tersebut menggarisbawahi urgensi pemenuhan sarana dan prasarana di RSUD Sulbar. Komisi IV DPRD Sulbar secara tegas menyoroti bahwa sebagai rumah sakit rujukan utama, penguatan kapasitas layanan, mulai dari fasilitas medis, ruang perawatan, hingga perangkat penunjang, adalah kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Biro PBJ Setda Sulbar menyampaikan perkembangan terkini proses pengadaan. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, Usman, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pengadaan berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
Namun, Usman juga memberikan catatan penting. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa dokumen persiapan pengadaan untuk paket RSUD yang masih perlu dilengkapi oleh pihak RSUD Sulbar sendiri. Kelengkapan dokumen ini menjadi kunci utama agar tahapan pengadaan dapat segera dilanjutkan tanpa hambatan.
“Komitmen kami adalah memastikan seluruh proses pengadaan untuk RSUD Provinsi berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai regulasi. Namun, kelengkapan dokumen dari pihak pengguna anggaran adalah kunci agar tahapan dapat diproses tanpa hambatan. Kami mendorong agar kekurangan tersebut segera dilengkapi sehingga percepatan peningkatan layanan kesehatan dapat segera diwujudkan,” ujar Usman.
Usman menambahkan, upaya mempercepat penguatan sarana-prasarana RSUD ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan kesepahaman bersama mengenai perlunya sinergi yang kuat antara pihak legislatif dan eksekutif. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai mekanisme demi terwujudnya layanan publik, khususnya di sektor kesehatan, yang lebih optimal di Sulbar. (Rls)
