8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
Pada Jumat, 24 Oktober 2025, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, yang bertindak sebagai Plh. Kepala Bapperida, melakukan supervisi dan pendalaman daftar kerja Isu Strategis Daerah di Ruang Rapat BPKP Mamuju.
Pengawasan Sejak Tahap Awal Perencanaan
Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Laporan Eksekutif Daerah (LED) yang diinisiasi BPKP. Tujuannya adalah memperkuat efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan sektoral di Sulbar.
“Melalui supervisi ini, kami melakukan pendalaman terhadap daftar kerja isu strategis yang menjadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Laporan Eksekutif Daerah Tahun 2025,” ujar Darwis Damir.
Bapperida menekankan perlunya keselarasan isu strategis daerah dengan Visi dan Misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Tiga tema utama yang dibahas dalam kertas kerja konfirmasi BPKP adalah Kesejahteraan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pertumbuhan Ekonomi. Darwis menegaskan, di tengah keterbatasan celah fiskal, efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi sangat krusial.
Perbedaan Pendekatan dengan BPK
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyambut baik pendekatan BPKP yang berbeda dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Supervisi Laporan Eksekutif Daerah ini memiliki pendekatan berbeda dengan audit BPK. Jika BPK menilai penggunaan anggaran setelah kegiatan selesai, maka BPKP melakukan pengawasan sejak tahap awal perencanaan. Pendekatan ini sangat membantu kami dalam memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berjalan efektif,” ungkap Junda.
Melalui kolaborasi ini, BPKP dan Bapperida berkomitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
