Penetapan Harga Sawit Ditunda, Hatta Kainang : Tim Penetapan Itu Tidak Bekerja

Mamuju, 8enam.com.-Ditundanya penetapan harga TBS kelapa sawit membuat Anggota komisi II DPRD Sulbar, Hatta Kainang berang.

Hatta Kainang menyebutkan, ada dua hal pemicu dasar penundaan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil pekebun periode bulan Juni 2020.

Hal itu disampaikan Hatta Kainang usai menghadiri rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Ballroom Hotel d’Maleo, Selasa (9/6/2020).

“Satu bahwa tim penetapan itu tidak bekerja. Tim penetapan ini tidak bekerja yang dinasnya terkait itu dinas perindustrian, dinas perhubungan, tenagakerja itu tidak bekerja. Yang kedua transpransi perusahaan dalam menyampaikan total penjualan mereka sampai hari ini tidak di dapatkan, dan ini bisa di katakan masalah menahun jadi lingkaran setan,” kata Hatta Kainang.

“Makanya salah satu solusi yang saya tawarkan, kenapa tidak kemudian tim menurunkan tim akuntan publik independen untuk melakukan perhitungan. Kontrakki adaji uang,” sebut Hatta Kainang.

Kenapa tidak berani melakukan itu kata Hatta Kainang, sehingga kemudian ketika ada rapat pihak petani dengan perusahaan itu merasa objektif kalau akuntan. Kalau akuntan sudah bicara tidak bisa kita tangkis, karena mereka memang ahli profesional ada sumpah juga di situ.

Selain itu mantan Advokat ini juga menyampaikan, kendalanya ketika Kepala Dinas meminta hasil kerja dari tim lintas sektoral, ternyata mereka juga tidak mampu menjelaskan. Kedua juga soal validitas nilai jual total itu yang kemudian meragukan. Jadi memang perlu sebuah pendekatan dan langkah yang bisa dikatakan Valid terkait itu.

“Bila perlu, kalau kita memang meragukan nilai penjualan kemudian tim tidak bisa bekerja, ada akuntan publik, itu bisa digunakan untuk melakukan proses audit. Kenapa dengan akuntan publik, karena ini menyankut swasta, kecuali kalau misalnya menyankut negara, Iya kita perlu BPK dengan BPKP, tapi karena ini menyankut swasta soal bisnis, Iya tentu kita perlu akuntan publik independen untuk melakukan perhitungan-perhitungan,” ungkapnya. (edo)