Mamuju, 8enam.com.-Ada pemandangan berbeda dalam roda pemerintahan Sulawesi Barat baru-baru ini. Empat instansi penting di lingkungan Pemprov Sulbar mendadak menjadi sorotan khusus dan masuk dalam radar lokus evaluasi ketat.
Langkah ini rupanya merupakan bagian dari strategi besar Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat dalam menggenjot kualitas pelayanan publik. Tak main-main, mereka langsung menggandeng Ombudsman RI Perwakilan Sulbar untuk menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyelenggara Pelayanan secara daring pada Senin, 6 Juli 2026.
Tujuannya sangat jelas: membentengi birokrasi dari penyakit maladministrasi sekaligus memperketat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari misi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan prima.
Rambu-Rambu Tegas: Jauhi Perilaku Tak Patut!
Saat membuka acara, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur sipil negara yang hadir untuk menjaga integritas dalam melayani masyarakat.
”Kita harus menghindari hal-hal yang mendekatkan diri pada maladministrasi. Mulai dari perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, hingga tindakan tidak patut lainnya,” tegas Nur Rahmah.
Bak gayung bersambut, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sulbar, Todi Karmal, langsung membeberkan titik kritis yang kerap memicu amarah dan keluhan warga. Ia meminta dengan tegas agar birokrasi yang berbelit-belit segera dipangkas, menjauhi praktik KKN, serta patuh pada Standar Pelayanan Publik yang berlaku.
Mengintip 4 Instansi yang Jadi Sampel Penilaian
Dalam sesi materi, perwakilan Ombudsman RI Sulbar, I Komang Bagus, memaparkan ada empat indikator utama yang menjadi rapor penilaian, yaitu input, proses, output, dan bagaimana instansi mengelola pengaduan warga.
I Komang pun membocorkan empat perangkat daerah yang resmi menjadi sampel penilaian Ombudsman pada tahun ini:
- Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar
- Dinas Sosial Provinsi Sulbar
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulbar
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar
Sinergi Lintas Kabupaten demi Dongkrak Nilai Rapor
Sementara itu, Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan jawaban instan atas rekomendasi Kepala Ombudsman RI dari evaluasi tahun lalu.
Namun, agar kualitas pelayanan merata dan tidak jomplang, Pemprov Sulbar sengaja memperluas jangkauan pembinaan ini hingga ke tingkat daerah.
”Pelaksanaan kegiatan tidak hanya menyasar internal provinsi, namun juga melibatkan OPD provinsi, perwakilan empat OPD dari masing-masing kabupaten, serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten se-Sulawesi Barat. Melalui sinergi ini kita berharap nilai opini pelayanan publik dapat melesat naik,” pungkas Subuki optimistis.
Editor : Ammar
