Mamuju, 8enam.com.-Meski tahun 2027 masih cukup jauh, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) tampaknya enggan menunda-nunda urusan “isi dompet” daerah. Langkah cepat langsung diambil demi memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran.
Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, mereka resmi menghadiri rapat krusial untuk membedah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat penting ini digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar pada Senin, 6 Juli 2026.
Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, rapat ini dihadiri oleh Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, yang memboyong “pasukan intinya” dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tampak hadir mendampingi, Kabid Anggaran dan Bina Kabupaten Abd. Kudus, Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, serta jajaran pejabat pengawas terkait.
Menjaga ‘Kesehatan’ Dompet Daerah
Bukan sekadar coret-mencoret angka, pembahasan KUA-PPAS ini merupakan pondasi paling vital dalam menentukan ke mana arah uang daerah akan mengalir di tahun 2027 nanti.
”Pembahasan KUA-PPAS harus dilakukan secara cermat agar setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, menjaga kesehatan fiskal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra.
Langkah strategis ini sengaja dikebut demi mengunci misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Apa Saja yang Dibedah di Dalam Rapat?
Penyusunan anggaran kali ini benar-benar dikupas dari berbagai sudut pandang agar tidak terjadi kebocoran atau pemborosan. Ada tiga fokus utama yang menjadi perbincangan hangat tim TAPD:
- Penyelarasan Kebijakan: Menyelaraskan ambisi pembangunan daerah dengan kapasitas riil keuangan yang dimiliki Sulbar.
- Prioritas Belanja: Memilah mana belanja daerah yang benar-benar efektif dan efisien, serta mencoret program yang dinilai kurang mendesak.
- Evaluasi Total: Menghitung proyeksi pendapatan, kemampuan pembiayaan, sekaligus mengevaluasi rapor pelaksanaan APBD dari tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan berkaca.
Melalui ‘bongkar pasang’ anggaran yang super teliti ini, Pemprov Sulbar berkomitmen melahirkan dokumen KUA-PPAS 2027 yang tidak hanya berkualitas dan akuntabel, tetapi juga responsif terhadap apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan.
Editor : Ammar
