Minggu , Juni 20 2021
Home / Nasional / Wabup Mateng Hadiri Penandatanganan MoU WKDS Dan Pembekalan Peserta WKDS Angkatan Ke 5

Wabup Mateng Hadiri Penandatanganan MoU WKDS Dan Pembekalan Peserta WKDS Angkatan Ke 5

Jakarta, 8enam.com.-Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), H. Muh. Amin Jasa hadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan pembekalan peserta WKDS angkatan ke Lima di Hotel Redtop Convention Center Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Prof. DR. farid Moeloek, Gubernur se indonesia, Waliota/Bupati se indonesia, Direktur rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Se Indonesia.

Selain itu, hadir dalam pertemuan tersebut, dari lingkungan Kementerian Kesehatan, Kemristekdikti, Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, organisasi Profesi, dan Kolegium , tim KPDS, serta Dekan dan Ketua Program Studi dari 14 fakultas yang meluluskan Dokter Spesialis.

Dalam arahannya, Menkes RI, Prof. DR. Farid Moeloek mengatakan, WKDS merupakan terobosan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh Organisasi Profesi seperti IDI, POGI, PABI, PAPDI, IDAI dan Perdatin serta Kolegium Ahli Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Anak, Ahli Bedah serta Anestesiologi dan Terapi Intensif serta pihak terkait dalam rangka pemenuhan dan pemerataan tenaga spesialis terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Menurutnya, pelaksanaan WKDS sebagai wujud kehadiran negara dalam memenuhi dan memeratakan pelayanan medik spesialistik yang bermutu serta terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia. Adapun regulasi yang mengatur tentang WKDS ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 4 Tahun 2017.

Dia katakan, WKDS dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 28 ayat (1) bahwa, dalam keadaan tertentu pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi, untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan di daerah, khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai persiapan telah dilakukan untuk pelaksanaan WKDS lanjutnya, mulai dari penyusunan regulasi, pendataan, melakukan visitasi untuk menilai kelayakan Rumah Sakit yang akan dijadikan tempat penugasan, serta pembentukan Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS). Keanggotaan KPDS sendiri berjumlah 21 orang yang baru saja dikukuhkan oleh Menteri Kesehatan pada Senin 6 Februari 2017.

“Diharapkan dengan pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat pada tingkat pelayanan rujukan khususnya di daerah yang tidak mampu dan tidak diminati dapat tercapai,” harapnya. (Ajd/Ysn/Ra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *