8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Bahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat gelar Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah Pemprov Sulbar, Rabu (5/6/2024).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II H Sudirman, didampingi Wakil Ketua ,Firman Argo para anggota Komisi II, Mulyadi Bintaha dan serta OPD terkait lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut membahas temuan dan rekomendasi BPK RI dalam LHP LKPD 2023, serta langkah-langkah kongkrit yang akan diambil oleh pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
H Sudirman menekankan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan serius dan segera. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata H. Sudirman.
Berikut poin penting yang dibahas dalam rapat ini antara lain:
Temuan-temuan BPK, Diskusi mendalam mengenai berbagai temuan BPK yang memerlukan perhatian dan perbaikan segera.
Rencana Tindak Lanjut, Setiap OPD diharuskan memaparkan rencana tindak lanjut yang konkret dan jadwal pelaksanaannya.
Evaluasi dan Monitoring, Penekanan pada pentingnya evaluasi dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua rekomendasi BPK dilaksanakan dengan baik.
Peningkatan Kapasitas dan Sistem, Pembahasan mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah guna mencegah temuan serupa di masa depan.
H. Sudirman menyampaikan, rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efisien. (Humas DPRD Sulbar/adv)
