Mamuju, 8enam.com.-Langkah masif untuk mengunci stabilitas harga bahan pokok di Sulawesi Barat terus digencarkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulbar memboyong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar dan para pelaku usaha klaster pangan menggelar Capacity Building dan Benchmarking di Jakarta pada 21–23 Juli 2026.
Rombongan yang dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulbar, Rachmad, menyambangi instansi pusat mulai dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Ditjen Hortikultura Kementan RI, hingga pengelola rantai pasok raksasa DKI Jakarta seperti PT Food Station Tjipinang Raya dan Perumda Pasar Jaya Unit Kramat Jati.
Langkah strategis ini merupakan komitmen nyata Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam menjawab tantangan tingginya biaya distribusi serta ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
Lantas, oleh-oleh konkret apa saja yang dibawa pulang untuk masyarakat Sulbar?
Sulbar Diberi Jatah Bantuan Kawasan Cabai & Bawang Ratusan Hektar
Kunjungan kerja ini langsung membuahkan hasil manis. Kementerian Pertanian RI memberikan dukungan nyata berupa alokasi bantuan pengembangan kawasan komoditas hortikultura di wilayah Sulawesi Barat:
Pengembangan Kawasan Cabai:
Kabupaten Mamuju: 10 Hektar
Kabupaten Mamasa: 5 Hektar
Kabupaten Polewali Mandar (Polman): 5 Hektar
Kabupaten Pasangkayu: 4 Hektar
Pengembangan Sentra Bawang:
Sentra Bawang Merah di Kabupaten Majene: 5 Hektar
Sentra Bawang Putih di Kabupaten Mamasa: 20 Hektar
Bantuan bibit dan kawasan ini disiapkan untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) agar intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) bisa berjalan tepat sasaran.
Adopsi “Contract Farming” & Sistem Peringatan Dini Stok Pasar
Tak hanya berburu bantuan, TPID Sulbar juga membedah tata kelola pasokan pangan modern dari PT Food Station Tjipinang Raya dan Perumda Pasar Jaya.
Dari ibu kota, Sulbar memetik pelajaran penting mengenai penerbitan Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) stok pangan serta penerapan model contract farming (kerjasama kontrak tani) antara BUMD dan kelompok tani untuk menjamin kepastian harga dan pasar bagi petani lokal.
Inovasi ‘SAPEDA 2.0’: Pemantauan Harga Pangan Real-Time Lewat Smartphone
Sebagai puncak rangkaian kegiatan, Pemprov Sulbar merancang transformasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SAPEDA) menjadi SAPEDA 2.0.
Aplikasi baru ini mengadopsi keunggulan Informasi Pangan Jakarta (IPJ) berbasis smartphone. Nantinya, para enumerator/petugas di lapangan dapat melaporkan gejolak harga bahan pokok di pasar secara real-time dan akurat.
”SAPEDA 2.0 saat ini dalam proses pengerjaan interoperabilitas data oleh Dinas KominfoSS Sulbar yang diintegrasikan langsung dengan aplikasi Neraca Pangan BAPANAS,” ungkap Rachmad.
Dengan hadirnya aplikasi SAPEDA 2.0 dan suntikan bantuan kawasan hortikultura ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat mengendalikan laju inflasi daerah, menjaga stabilitas harga dapur warga, serta meningkatkan kesejahteraan para petani lokal.
Editor : Ammar
