Mamuju, 8enam.com.-Pembangunan infrastruktur besar-besaran di Sulawesi Barat tidak boleh menyisakan bara konflik di tengah masyarakat. Bergerak cepat mengeksekusi instruksi ketat Gubernur Suhardi Duka (SDK), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Muh. Darwis Damir, langsung melakukan pergerakan taktis menyambangi dua instansi vertikal sekaligus pada Selasa (9/6/2026).
Kesbangpol sengaja mendatangi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar. Misinya jelas dan krusial: memasang radar deteksi dini agar proyek jembatan, jalan, hingga bendungan tidak berujung pada gesekan sosial dan sengketa lahan yang anarkis!
Warning di Bantaran Sungai: Sengketa Lahan Harus Diantisipasi
Kunjungan pertama mendarat di Kantor BWS Sulawesi V di Jalan Martadinata, Mamuju. Di hadapan Plt. Kepala BWS, Hayatuddin Tausikal, Kaban Kesbangpol membedah isu sensitif seputar dampak sosial pembangunan infrastruktur air, pemanfaatan air, hingga sengketa tanah di bantaran sungai.
Darwis menegaskan, masalah di lapangan harus diredam dengan cepat dan terukur sebelum berubah menjadi konflik terbuka yang merugikan stabilitas daerah.
“Koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aspirasi dan aduan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan proporsional. Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dapat dideteksi lebih dini dan diselesaikan sebelum meluas,” tegas Darwis Damir.
Proyek Jalan Nasional Diawasi Ketat, Jangan Ada Aduan yang Dicuekin
Tak berhenti di situ, bos Kesbangpol Sulbar ini langsung meluncur ke markas BPJN Sulbar dan disambut langsung oleh Kepala BPJN, Monang Saut Reynold. Di sana, bahasan makin memanas terkait pengelolaan aduan masyarakat yang sering muncul akibat proyek jalan dan jembatan.
Darwis mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan fisik tidak ada artinya jika masyarakat merasa dikorbankan. Pola-pola persuasif harus dikedepankan.
“Kunjungan ini adalah tindak lanjut arahan Bapak Gubernur agar setiap potensi permasalahan dideteksi dan diselesaikan sejak dini… Pembangunan harus berjalan lancar dan masyarakat tetap merasa terlibat,” lanjut Darwis.
Kepala Balai Sepakat: Kunci Proyek Lancar Ada di Tangan Rakyat
Langkah proaktif Kesbangpol ini disambut hangat oleh Kepala BPJN Sulbar, Monang Saut Reynold. Ia mengakui, secanggih apa pun teknologi yang digunakan dalam proyek jalan nasional, semuanya bisa mandek total jika tidak mendapat restu dan dukungan dari warga lokal.
“Kami menyambut baik koordinasi ini karena komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaksana pembangunan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelancaran proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan,” cetus Monang.
Melalui gebrakan koordinasi maraton ini, Kesbangpol, BWS, dan BPJN sepakat membentuk jaringan informasi kilat demi merespons setiap keluhan warga secara real-time, memastikan pembangunan di bumi Malaqbi melesat tanpa hambatan sosial. (Rls)
Editor : Ammar
