Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menorehkan sejarah dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan sinergitas program bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI. Mengusung tema “HAM Hadir untuk Bangsa”, kegiatan ini ditandai dengan deklarasi dan penandatanganan maklumat dukungan lintas sektor di Mamuju, Selasa (28/04/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, serta melibatkan unsur Forkopimda, enam pemerintah kabupaten, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
HAM Bukan Sekadar Kebebasan Berekspresi
Dalam arahannya, Wamenham Mugiyanto menegaskan bahwa paradigma HAM saat ini telah bertransformasi. Tanggung jawab pemenuhan HAM tidak lagi hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dan komunitas sebagai satu ekosistem yang utuh.
“HAM mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman, hingga lingkungan hidup yang baik. Kehadiran seluruh stakeholder hari ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap HAM di Sulawesi Barat adalah tanggung jawab bersama,” ujar Mugiyanto.
Ia juga memberikan apresiasi khusus bagi Sulawesi Barat yang dinilai sangat dinamis dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.
Kebijakan Daerah Berbasis Hak Asasi
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyatakan kesiapan jajarannya untuk menyelaraskan setiap kebijakan daerah dengan prinsip-prinsip HAM. Menurutnya, penandatanganan komitmen bersama ini menjadi kompas bagi pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik.
“Kami telah menandatangani komitmen bersama untuk menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah daerah akan selalu diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” tegas Suhardi Duka.
Kebanggaan Menjadi Pionir Nasional
Gubernur SDK mengaku bangga atas kepercayaan Kementerian HAM yang menempatkan Sulawesi Barat sebagai titik awal penguatan sinergitas program nasional ini. Hal ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan di Bumi Manakarra berjalan secara inklusif dan transparan.
”Kita patut berbangga, Kementerian HAM menempatkan Sulbar sebagai yang pertama untuk komitmen ini. Ini akan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor yang lebih berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai simbol kolaborasi, acara dirangkaikan dengan penyerahan cenderamata antara Gubernur SDK dan Wamenham Mugiyanto. Melalui sinergi ini, diharapkan Sulawesi Barat mampu menjadi percontohan nasional dalam pengintegrasian nilai-nilai kemanusiaan ke dalam setiap aspek pembangunan, ekonomi, dan sosial.
Editor: Ammar
