Mamuju, 8enam.com.-Era pegawai kantoran yang bisa santai-santai saat jam kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi bakal berakhir. Menyahuti misi kelima Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam membangun birokrasi yang ramping, efektif, dan akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar langsung mengambil langkah radikal dengan merombak total sistem perencanaan pegawainya, Selasa (9/6/2026).
Langkah taktis ini dibuktikan dengan diterjunkannya tim kepegawaian BPKAD untuk mengikuti Coaching Clinic super ketat terkait Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) yang digelar oleh Biro Organisasi Setda Sulbar.
Bongkar Rapor Kerja: Formasi Pegawai Wajib Terukur dan Masuk Akal!
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan tersebut, BPKAD Sulbar diwakili langsung oleh Kasubbid Umum dan Kepegawaian, Zany Harny, bersama Penata Layanan Operasional, Jumartini.
Bukan sekadar pelatihan biasa, coaching clinic ini merupakan instrumen “pembersihan” untuk memastikan tidak ada lagi penumpukan pegawai di satu bidang tanpa fungsi yang jelas. Penataan manajemen ini dipaksa tunduk pada aturan ketat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
Ke depan, penambahan atau penempatan personel baru di BPKAD harus berbasis data riil beban kerja di lapangan, bukan lagi karena faktor kedekatan atau formalitas belaka.
”Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan kebutuhan ASN di lingkungan BPKAD dapat semakin terukur dan sesuai dengan beban kerja yang ada. Dengan perencanaan SDM yang baik, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel,” tegas Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, di tempat terpisah.
Cetak Birokrasi Berkelas Dunia, Pelayanan Publik Dipercepat
Ali Chandra menggarisbawahi bahwa ketepatan jumlah pegawai sangat memengaruhi kecepatan pelayanan publik, terutama pada instansi vital seperti BPKAD yang memegang kendali atas urusan kas dan aset daerah.
Dengan terkuncinya formasi ASN berbasis ABK ini, BPKAD Sulbar berkomitmen membuang jauh-jauh stigma birokrasi yang lambat dan boros anggaran. Struktur organisasi yang gemuk dan lamban akan dipangkas menjadi tim yang ramping, profesional, lincah, serta siap tancap gas menyukseskan program-program strategis Gubernur SDK di bumi Malaqbi. (Rls)
Editor : Ammar
