SPSI Gelar Festival Di Peringatan May Day, FSPMI : “Itu Tak Paham Sejarah Buruh”

Mamuju Utara, 8enam.com.-Peringatan Hari buruh sedunia yang setiap tanggal 1 Mei atau yang di kenal dengan May Day merupakan hari bersejarah bagi kaum buruh di seluruh dunia. Dimana saat ini berlangsung sejumlah aksi demo buruh di berbagai daerah di tanah air menuntut PP 78 Tahun 2015 segera dicabut.

Namun lain halnya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mamuju Utara yang digandeng oleh pihak PT. Astra Agro Lestari (AAL), justru asik dengan Festival yang dilaksanakan di PT Letawa salah satu anak Perusahan PT. AAL. Sementara ditempat lain, sejumlah buruh melaksanakan aksi demo menuntut PP 78 Tahun 2015 segera di cabut.

Sontak peringatan May Day yang di gelar oleh SPSI Kabupaten Matra dengan menggelar Festival menuai protes keras dari Ketua FSPMI Herman Yunus. Dia menilai bahwa yang melakukan festival dangdutan itu tidak paham sejarah buruh, karena aksi May Day adalah sejarah panjang dimana tonggak perlawananan kaum buruh melawan kaum kapitalisme dimana saat itu tahun 1886. Kaum buruh di Cicago Amerika Serikat melakukan aksi mogok massal sebanyak empat ratus ribu massa buruh turun kejalan melawan kaum kapatalisme dalam hal ketidak adilan karena pada saat itu terjadi sistem perbudakan.

“Kalau ada serikat lain yang melakukan festival dangdut dangdutan, kami tidak gabung. Karena mereka itu tidak paham tentang sejarah May Day. Karena May Day ini adalah aksi  bukan festival atau pawai,” Tegas Herman.

Sementara Ketua SPSI UK PT Letawa, Muh Faidar, saat diwawancarai mengatakan bahwa kegiatan ini tidak lain demi mempererat silaturahmi dan kerjasama antara buruh dan pihak Managament Perusahaan.

“Hal seperti ini sangat perlu dilakukan demi menjaga kebersamaan serta silaturahmi antara pekerja/buruh dengan pihak Managament,” ujarnya.

Untuk di ketahui Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Mamuju Utara memperingati hari buruh dengan cara melakukan aksi long marc dengan cara berjalan mundur sebagai aksi protes belum dicabutnya PP 78 Tahun 2015. (Joni/Edi)