Mamuju, 8enam.com.-Urusan ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Sulawesi Barat kini tidak bisa lagi dikerjakan dengan standar biasa. Guna memastikan kenyamanan publik terjaga secara merata, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setdaprov Sulbar langsung menggelar rapat koordinasi taktis.
Bertempat di Kantor Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin (22/6/2026), Biro Pemkesra menerima kunjungan tim koordinasi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
Menindaklanjuti arahan tegas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), pertemuan ini dirancang untuk membongkar dan menyelaraskan indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor keamanan publik. Apa saja yang menjadi fokus utama?
Bukan Sekadar Urusan Administrasi di Atas Kertas
Penerapan SPM di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat ini sering kali dianggap sebagai pemenuhan laporan rutin semata. Padahal, indikator ini merupakan hak dasar yang wajib diterima oleh setiap warga negara.
Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Dhany Sadry, menegaskan bahwa kesuksesan pemenuhan standar keamanan ini sangat bergantung pada kekompakan antara provinsi dan enam kabupaten.
Ada beberapa poin inti yang dikawal dalam koordinasi SPM Trantibumlinmas kali ini:
-
- Akurasi Pelaporan: Memastikan sistem pelaporan gangguan kamtibmas berjalan secara cepat dan responsif.
- Kualitas Pelayanan Dasar: Menjamin aparat penegak ketertiban (seperti Satpol PP dan Linmas) memiliki standar operasi yang jelas saat menangani konflik sosial.
- Sinergi Lintas Sektor: Memutus jalur birokrasi yang lambat agar penanganan ketertiban di tingkat kabupaten bisa langsung dibantu oleh provinsi jika terjadi kondisi darurat.
“SPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat,” ujar Dhany Sadry.
Dorong Pelayanan Publik yang Responsif
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, ikut menyuarakan pentingnya merombak pola pikir pelayanan publik agar jauh lebih peka terhadap keluhan masyarakat di lapangan.
Menurut Murdanil, koordinasi yang berkesinambungan adalah harga mati jika ingin menciptakan lingkungan Sulawesi Barat yang aman, damai, dan kondusif bagi pertumbuhan investasi.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong terbangunnya sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang baik, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dapat berjalan lebih optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Murdanil.
Satu Persepsi Menuju Sulbar yang Kondusif
Lewat terkuncinya kesamaan persepsi dalam Forum Trantibumlinmas ini, Pemprov Sulbar optimistis kualitas penyelenggaraan ketertiban umum di sisa tahun anggaran 2026 akan berjalan lebih profesional.
Muaranya jelas: menciptakan ekosistem daerah yang aman, tertib, dan berorientasi penuh pada perlindungan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
Editor : Ammar
