Jakarta, 8enam.com.-Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi intensif mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Selasa (05/05/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas berbagai umpan balik dan keluhan yang diterima dari masyarakat serta dunia usaha.
Evaluasi ini mencakup pembenahan fasilitas di Wisma Sulbar, peningkatan prosedur pelayanan pimpinan, hingga optimalisasi Anjungan Provinsi Sulawesi Barat agar lebih modern dan tidak berbelit-belit.
Komitmen pada Program Panca Daya
Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat, Gemilang Sukma, menegaskan bahwa pembenahan ini merupakan instruksi langsung guna menyukseskan program Panca Daya Gubernur Suhardi Duka (SDK), terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan dasar yang berkualitas.
”Fungsi utama pemerintah adalah melayani. Kami memiliki aktivitas pelayanan publik yang sangat luas di ibu kota dan bersinggungan langsung dengan masyarakat serta stakeholder. Oleh karena itu, laporan IKM harus diolah dan dievaluasi secara berkala,” ujar Gemilang.
Adaptasi Layanan di Era Modern
Dalam arahannya, Gemilang menekankan bahwa standar pelayanan publik saat ini harus dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan spesifik dari tiap OPD yang bertugas di Jakarta.
Beberapa poin utama perbaikan yang menjadi fokus adalah:
- Digitalisasi Umpan Balik: Mengelola keluhan dari media sosial dan kanal pengaduan lainnya secara responsif.
- Penyederhanaan Prosedur: Memastikan alur pelayanan di wisma dan anjungan lebih efisien.
- Peningkatan SDM: Memperkuat kapasitas ASN dan petugas protokol (Protap) dalam memberikan layanan prima.
IKM Sebagai Tolok Ukur Reformasi Birokrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan indikator krusial dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Dengan metode survei kuantitatif dan kualitatif sesuai Peraturan Menteri PANRB, Badan Penghubung berupaya membandingkan harapan masyarakat dengan realitas pelayanan yang diterima.
”Upaya ini penting sebagai dasar perbaikan kinerja yang terukur bagi seluruh ASN di Badan Penghubung. Kami ingin mendapatkan lebih banyak penilaian positif melalui bukti nyata perbaikan layanan di lapangan,” pungkas Gemilang.
Melalui evaluasi yang transparan dan akuntabel ini, Badan Penghubung Sulbar diharapkan dapat bertransformasi menjadi unit pelayanan yang lebih profesional dan menjadi wajah representatif Sulawesi Barat yang membanggakan di Jakarta.
Editor: Ammar
