Selasa , Juli 16 2019
Home / Daerah / Puncak HUT Mamuju Ke 479 Diwarnai Demonstrasi

Puncak HUT Mamuju Ke 479 Diwarnai Demonstrasi

Unjuk Rasa Mahasiswa HmI di Gedung DPRD Mamuju. (Foto/Manaf Harmay)

Mamuju, 8enam.com.-Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Mamuju ke 479 diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Manakarra di gedung baru DPRD Mamuju, Minggu (14/7/2019).

Aksi unjuk rasa tersebut digelar persis saat Bupati Mamuju, Habsi Wahid membacakan sambutannya pada rapat pleno istimewa DPRD Mamuju dalam rangka HUT Mamuju ke-479.

Dalam aksinya, HMI menilai Pemerintah Kabupaten Mamuju telah lalai dalam urusan manajemen kepegawaian. Pemberhentian sejumlah PTT jadi hal yang didesak oleh mahasiswa untuk segera dicarikan solusinya.

Massa aksi menilai, pemberhentian sejumlah PTT secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang melanggar aturan.

“Bagaimana mungkin kita bisa tenang dalam mengikuti kegiatan ini (paripurna istimewa) sementara masih banyak maasyarakat kita yang haknya dirampas oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Mamuju,” tegas salah seorang mahasiswa dalam orasinya.

Jika tak punya solusi atas pemberhentian tersebut, mahasiswa menunutut pemerintah untuk setidaknya membayarkan gaji para PTT yang diberhentikan tersebut.

Baca juga :

Aksi Demonstrasi Di Puncak HUT Mamuju Ke 479 Sempat Ricuh

Bupati Mamuju, Habsi Wahid bersama Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari dan Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi baru sempat menemui massa aksi setelah rapat pleno istimewa DPRD Mamuju selesai.

Dalam penjelasannya, Habsi mengatakan, langkah untuk memberhentikan sejumlah PTT tersebut dilakukan berdasarkan pentunjuk dari BPK RI.

Habsi katakan, PTT yang ada di kabupaten Mamuju berjumlah 8 Ribu orang. Berdasarkan petunjuk dari BPK RI, jumlah ideal PTT di kabuaten Mamuju ada di angka 2.800 orang.

“Olehnya itu, kita mencoba mengangsur untuk mengurangi jumlah PTT itu, hampir seribu orang, termasuk di dalamnya kontrak aspirasi. Kita juga mengacu dari absensi para PTT itu, yang tidak mencukupi 80 Persen, itu yang kita keluarkan,” terang Habsi di hadapan massa aksi.

Meski begitu, Habsi menjamin kebijakan pemberhentian PTT itu akan kembali ditinjau ulang dengan terus berkomunikasi dengan BPK RI.

“Ini akan menjadi satu masukan bagi kami, kami akan lanjutkan ke BPK, apakah apa yang yang kami lakukan ini tidak sesuai aturan. Kalau misalnya benar, langkah ini tidak seuai aturan, tentu akan kita kembalikan semua,” kata Habsi Wahid. (Naf/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *