Jakarta, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah maju dalam mengakselerasi intervensi kebijakan pembangunan berbasis data akurat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfoss) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menghadiri sekaligus menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Non-Disclosure Agreement (NDA) bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Ruang VIP Gedung Halim 1, Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026).
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut operasional dari Nota Kesepakatan yang telah diteken antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), pada 5 November 2026 lalu—khususnya untuk menyukseskan Program Akselerasi Strategis Terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU).
Payung Hukum Integrasi Data & Perlindungan Privasi Masyarakat
Dalam agenda tersebut, penandatanganan dilakukan dalam dua tingkat instrumen hukum yang saling mengikat:
Perjanjian Kerja Sama (PKS): Diteken langsung oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemendukbangga bersama Sekprov Sulbar Junda Maulana untuk mengatur kerangka teknis, operasional, serta sinergi implementasi program di lapangan.
Perjanjian Kerahasiaan Data (Non-Disclosure Agreement / NDA): Diteken antarwalidata, yakni antara Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendukbangga/BKKBN dengan Kepala Dinas Kominfoss Provinsi Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, guna menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi warga sesuai standar Satu Data Indonesia.
Kominfoss Sulbar Siap Kawal Kebijakan Evidence-Based Tekan Stunting hingga ATS
Kepala Dinas Kominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi landasan krusial bagi Pemprov Sulbar dalam memanfaatkan akses data Sistem Informasi Keluarga secara terpadu. Integrasi data tersebut difokuskan untuk mempercepat penanganan empat isu prioritas daerah: penurunan angka stunting, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pencegahan perkawinan anak, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
”Pemprov Sulbar melalui DiskominfoSS siap menjadi penanggung jawab penuh dalam pemanfaatan dan pengamanan data digital yang diserahkan oleh Pusdatin Kemendukbangga,” tegas Ridwan Djafar.
Ia menambahkan, ketersediaan data keluarga yang presisi dan mutakhir memungkinkan jajaran pemerintah daerah merumuskan intervensi program yang jauh lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Sinergi Pengentasan Kemiskinan & SDM Unggul Misi ‘Panca Daya’
Penandatanganan PKS dan NDA integrasi data PASTIPADU ini merupakan bukti nyata komitmen Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam mengawal implementasi Misi Utama Panca Daya. Pemprov Sulbar terus memadukan transformasi tata kelola pemerintahan digital dengan keberpihakan sosial guna memutus mata rantai kemiskinan, menekan angka stunting, serta mencetak generasi unggul menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
Editor : Ammar







