8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Untuk meningkatkan kedisiplinan ASN serta staf tenaga kontrak, Pemprov Sulbar mulai menerapkan sistem buka tutup pintu utama perkantoran gubernur Sulbar sejak Senin (20/1/2020) lalu.
Namun kebijakan yang berlaku bagi seluruh ASN dan staf tenaga kontrak yang kerja dimasing-masing OPD yang ada dilingkup kompleks kantor Gubernur Sulbar tersebut di keluhkan sejumlah ASN.
Tak hanya ASN dan staf tenaga kontrak, Ketua DPRD Sulbar, Hj. St. Suraidah Suhardi pun angkat bicara soal kebijakan sistem buka pintu yang diterapkan oleh Pemprov Sulbar.
“Terkait kebijakan Pemrov yang menerapkan sistem buka tutup pintu, sebenarnya kasian juga para OPD ini, dalam artian kadang di OPD ini ASN tidak diberikan tanggung jawab, jadi berpikir apa mau dibikin dikantor karena datang duduk saja, karena tidak berikan tanggung jawab,” ujar Suridah saat D
Ditemui diruang kerjanya, Kamis (23/1/20).
Suridah katakan, mungkin perlu dikaji lebih dalam juga kebijakan oleh Pemprov ini, kalau alasannya disiplin tentu masing-masing dari diri sendirilah yang punya tanggung jawab.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dua periode itu juga menuturkan, bahwa dengan diberlakukannya sistem buka tutup pintu tersebut, dapat pula menimbulkan efek buruk yang dapat mengancam keselamatan para pegawai dilingkup Pemprov Sulbar.
“Sementara disatu sisi juga, ya itu tadi dikunci pintu pagar orang akan berlomba-lomba, bahkan ada yang sempat kecelakaan karena berlomba-lombanya itu, demi cekloknya itu, yang dinilai cuma ceklok, yang dinilai cuma absen, Harusnya ada rujukan untuk mencari indikator lainnya agar kebijakan itu efektif,” pungkasnya. (edo)
Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh DPRD Sulbar
