Mamuju, 8enam.com.-Keberlanjutan proteksi kesehatan bagi puluhan ribu masyarakat di Sulawesi Barat untuk sisa tahun ini akhirnya menemui titik terang. Sebuah pertemuan krusial baru saja digelar di Kantor Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tertutup tersebut mempertemukan Kepala Biro Pemkesra Sulbar, Murdanil, dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju.
Bukan sekadar silaturahmi biasa, kunjungan koordinasi ini menjadi penentu masa depan layanan berobat gratis warga lewat pembahasan perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2026.
Bahas Skema Pembiayaan hingga Prosedur Berobat
Kerja sama jaminan kesehatan ini menjadi agenda yang sangat sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Menindaklanjuti instruksi langsung dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Pemprov Sulbar ingin memastikan jaminan kesehatan warga tidak boleh terputus di tengah jalan.
Ada empat poin penting yang dibedah habis dalam pertemuan tersebut:
- Perpanjangan MoU: Memastikan payung hukum kerja sama pembiayaan kesehatan tahun 2026 berjalan mulus.
- Skema Anggaran: Sinkronisasi dana pemerintah daerah agar alokasi kuota JKN tepat sasaran.
- Kesiapan Administrasi: Memastikan tidak ada kendala birokrasi yang menghambat klaim berobat warga.
- Peningkatan Kualitas: Menekan fasilitas kesehatan agar melayani pasien BPJS dengan cepat tanpa diskriminasi.
Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Sehat Warga
Kepala Biro Pemkesra Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini nantinya akan menjadi tameng bagi masyarakat agar tetap mendapatkan akses medis yang mudah, murah, dan merata.
“Perpanjangan nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Sinergi yang telah terjalin dengan baik perlu terus diperkuat agar pelayanan kesehatan semakin optimal,” tegas Murdanil.
Ia menambahkan, tantangan pelayanan kesehatan di masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga koordinasi berkelanjutan seperti ini menjadi harga mati agar tidak ada warga miskin yang terlantar saat sakit.
Langkah Menuju Sulbar Sehat
Dengan dimatangkannya draf MoU kerja sama tahun 2026 ini, Pemprov Sulbar dan BPJS Kesehatan Mamuju optimistis proses administrasi dapat segera rampung dalam waktu dekat.
Target akhirnya jelas: memastikan kartu jaminan kesehatan di dompet emak-emak dan seluruh warga Sulawesi Barat tetap aktif, sehingga mereka bisa berobat dengan tenang, nyaman, dan terlindungi secara gratis di berbagai faskes. (Rls)
Editor : Ammar
