Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan aksi turun lapangan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Binanga, Mamuju, Kamis (07/05/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat bebas dari zat kimia berbahaya.
Kegiatan ini merupakan pengejawantahan visi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui standarisasi produk UMKM agar memiliki daya saing tinggi dan menjamin kepercayaan konsumen.
Edukasi Langsung di Jantung Pasar
Tim PSDKP menyasar para pedagang ikan di Pasar Pagi PPI Binanga untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya Bahan Tambahan Pangan (BTP) ilegal seperti formalin, boraks, hingga pewarna tekstil. Penggunaan zat-zat tersebut pada produk perikanan merupakan tindakan ilegal yang berisiko memicu penyakit karsinogenik (kanker).
Kepala Bidang PSDKP, Irwan Latif, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat dari hulu ke hilir.
”Rantai distribusi ikan dari mulai didaratkan hingga ke tangan konsumen harus terpantau. Edukasi ini adalah langkah preventif, namun kami tidak segan melakukan tindakan tegas sesuai regulasi jika ditemukan oknum yang sengaja mencemari produk perikanan,” tegas Irwan.
Panduan Praktis bagi Konsumen
Dalam giat tersebut, petugas membagikan selebaran edukasi agar masyarakat dapat mengenali ciri-ciri ikan berformalin, di antaranya:
- Tekstur: Terasa terlalu kenyal dan tidak mudah hancur.
- Tampilan: Insang berwarna pucat, bukan merah segar alami.
- Lingkungan: Tidak dihinggapi lalat meski di ruang terbuka.
- Aroma: Memiliki bau menyengat kimiawi, bukan aroma khas laut.
Komitmen Pedagang dan Respons Masyarakat
Murni (44), salah satu pedagang di PPI Binanga, mengaku selalu menggunakan metode alami untuk menjaga kesegaran ikan. “Kami hanya pakai es batu. Perputaran stok di sini cepat, biasanya habis dalam hitungan hari, jadi tidak perlu bahan pengawet,” ujarnya.
Kehadiran pemerintah di tengah pasar juga mendapat apresiasi dari konsumen. Fadli (37), salah satu pembeli, merasa lebih tenang setelah mendapatkan panduan membedakan ikan sehat dan yang mengandung bahan kimia.
Harga Mati bagi Keamanan Pangan
Kepala DKP Sulawesi Barat, Safaruddin, menyatakan optimisme bahwa penguatan standar keamanan pangan akan membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi nelayan lokal.
”Keamanan pangan adalah harga mati. Jika kepercayaan konsumen meningkat, nilai jual produk nelayan kita juga akan naik. Kami berkomitmen mengawal sektor perikanan agar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif,” pungkas Safaruddin.
Editor: Ammar
