Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat meletakkan fondasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Menggandeng BPS dan Diskominfopers, Bapperida mengunci komitmen bahwa seluruh kebijakan dan penganggaran masa depan Sulbar wajib berbasis data valid, bukan lagi asumsi.
Langkah radikal dalam sistem perencanaan ini dimatangkan melalui Forum Satu Data Sulawesi Barat yang digelar di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (19/05/2026).
Sinergi tiga lembaga ini berjalan lurus dengan visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), untuk menghadirkan lompatan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera melalui intervensi program yang terukur, akurat, dan tepat sasaran.
Perencanaan Bergeser ke Kuantitatif, Stop Data Asumtif
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa potret kemajuan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD maupun RPJPD merupakan cerminan dari validnya pasokan data dari instansi vertikal, kementerian, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran birokrasi mengubah pola pikir lama dalam menyusun program kerja tahunan.
“Sekarang, arah perencanaan pembangunan kita sudah wajib berbasis kuantitatif (angka riil). Tidak ada lagi ruang untuk perencanaan yang sifatnya asumtif atau sekadar pakai ilmu kira-kira tanpa dukungan data yang tervalidasi di lapangan,” tegas Amujib.
Amujib juga menggarisbawahi tantangan sinkronisasi di tingkat tapak. Ia mendesak adanya keseragaman format data di enam kabupaten/kota se-Sulbar agar proses kompilasi dan integrasi di level provinsi tidak terhambat oleh perbedaan ego sektoral administrasi.
Kepala BPS: Perkuat Data Registrasi Mulai dari Desa
Di forum yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Suri Handayani, memaparkan bahwa kualitas eksekusi kebijakan pemerintah sangat bergantung pada konsistensi pasokan data sektoral dari OPD. Ia menyentil masih adanya indikator daerah yang terpaksa menggunakan pendekatan proksi akibat mandeknya pembaruan data berkala.
Suri menilai, kunci utama dari akurasi data makro daerah berada di tingkat pemerintahan paling bawah, yakni desa.
“Membangun data itu butuh sensus, tapi data registrasi yang diperbarui secara berkala lewat sistem administrasi adalah yang terbaik. Desa harus menjadi sasaran utama dan ujung tombak pembangunan data. Jika data dari desa sudah kuat dan presisi, otomatis kualitas data pembangunan provinsi akan jauh lebih sempurna,” urai Suri.
Integrasi Sistem Informasi Lintas Platform
Menjawab tantangan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar menyatakan kesiapannya untuk mempercepat interkoneksi sistem informasi daerah.
Targetnya, seluruh data sektoral yang telah divalidasi oleh OPD dan BPS dapat langsung diakses secara lintas kebutuhan, mulai dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), portal Satu Data Sulbar, hingga bermuara pada Satu Data Indonesia.
Melalui konsolidasi Forum Satu Data ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat memangkas potensi salah sasaran pada program jaring pengaman sosial, seperti penanganan kemiskinan berbasis desil ekstrem, serta memastikan setiap rupiah APBD 2027 terserap secara efektif untuk kemaslahatan masyarakat.
Editor: Ammar
