8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk bertandang ke ke provinsi Sulbar, guna mengaudit pengelolaan keuangan daerah tahun 2015 hingga 2017. Hal tersebut dikatakan pendiri lembaga kris muda mandar, Andi Ilham saat di hubungi via messenger, Kamis (3/8/2017)
Menurutnya, KPK RI tidak hanya memeriksa pemerintahan tapi KPK juga harus memeriksa BPK sulbar, KPK jangan lagi memberikan arahan atau teguran mengingat data kemiskinan tahun ini di sulbar sungguh memperihatinkan.
Selain itu lanjutnya, KPK juga harus mengevaluasi kinerja aparat penegakan hukum yang tidak bisa bekerja secara maksimal, karenanya tumpulnya penegakan hukum akan berdampak pada mandeknya suatu permasalahan baik masalah korupsi maupun maladministrasi di segala sektor.
“Saya berharap dengan kehadiran KPK RI di sulbar dapat memberikan solusi dan menciptakan tatah kelola pemerintahan yang baik dan terhindar dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” ungkapnya.
Tak hanya itu, Andi Ilham menginginkan Tim audit KPK untuk turun langsung mengaudit pengelolaan dana desa (DD) milyaran rupiah yang di kucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya bagi desa yang tertinggal.
“Saya menilai pengelolaan dana desa setiap tahunnya yang di berikan pemerintah pusat kepada desa tertinggal khususnya di sulbar cendrung di laksanakan asal-asalan dan syarat penyimpangan,” pungkasnya. (Edo )
