Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat tengah mematangkan langkah besar untuk menyulap Kepulauan Balabalakang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi maritim baru. Dalam rapat intensif yang digelar di Aula Kantor DKP Sulbar, Senin (04/05/2026), dibahas draf proposal pembangunan infrastruktur perikanan dan pengawasan laut yang terintegrasi.
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan visi PANCA DAYA Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), khususnya pada pilar keempat yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur wilayah yang selaras dengan pelestarian lingkungan.
Infrastruktur Vital: Cold Storage dan Dermaga Khusus
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menegaskan bahwa fokus utama dalam proposal ini adalah penyediaan fasilitas yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar nelayan di kepulauan terluar, yakni Cold Storage (gudang pendingin) dan dermaga khusus kapal perikanan.
”Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi membangun masa depan ekonomi nelayan kita. Cold storage dan dermaga yang representatif adalah kunci agar Balabalakang menjadi pusat pertumbuhan perikanan baru di Selat Makassar,” tegas Safaruddin.
Dengan adanya gudang pendingin, diharapkan kualitas hasil tangkapan nelayan lokal tetap terjaga hingga sampai ke pasar, sehingga nilai jual produk perikanan Balabalakang dapat bersaing secara nasional.
Sinergi Keamanan: Gandeng POLAIR dan LANAL
Tak hanya soal ekonomi, aspek kedaulatan dan keamanan laut juga menjadi poin krusial. Rapat tersebut merencanakan pembangunan Kantor Bersama yang akan ditempati oleh DKP, POLAIR, dan LANAL Mamuju. Sinergi ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap praktik illegal fishing serta melindungi kawasan konservasi taman perairan.
Pulau Sabakatang telah ditunjuk sebagai lokasi strategis pembangunan Kantor UPTD DKP Sulbar karena memiliki kondisi geografis yang ideal untuk dermaga dengan kedalaman air yang mendukung.
Inovasi Ramah Lingkungan dan Budidaya
Menjawab tantangan di wilayah kepulauan, proposal ini juga memuat rencana komprehensif lainnya:
- Energi Terbarukan: Instalasi tenaga surya untuk pemenuhan listrik di wilayah pulau.
- Mitigasi Bencana: Penanganan abrasi pantai untuk melindungi pemukiman warga.
- Budidaya Laut: Pengusulan Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai alternatif penghasilan masyarakat selain menangkap ikan di laut lepas.
Dukungan Pusat Menjadi Kunci
Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang, Muhammadong, menyambut baik rencana ini. Menurutnya, keberadaan fasilitas permanen akan membuat pengawasan kawasan konservasi jauh lebih efektif.
Saat ini, DKP Sulbar sedang memfinalisasi dokumen proposal untuk segera diajukan kepada DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Pemerintah Provinsi berharap dukungan pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan ini demi kesejahteraan masyarakat pesisir di beranda depan Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
