Rabu , April 24 2024
Home / Daerah / Kesembilan Kalinya, Pemprov Sulbar Kembali Diganjar WTP

Kesembilan Kalinya, Pemprov Sulbar Kembali Diganjar WTP

Mamuju, 8enam.com.-Untuk kesembilan kalinya, Pemerintah Provinsi Sulbar kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini itu disampaikan Auditor utama keuangan negara wilayah VI, Laode Nursiadi pada Rapat Paripurna DPRD Sulbar penyerahan hasil BPK RI, atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulbar tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin, 22 Mei 2023.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, dihadiri Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar

Laode Nursiadi mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

LKPD dilaksanakan untuk tujuan kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatutan terhadap perundang-undangan, efektivitas pengendalian intern (SPI).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sulbar tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kami sampaikan selamat atas pencapaian WTP ke sembilan kalinya,” kata Laode.

Laode mengapresiasi capaian tersebut, namun beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti masih lemahnya pengendalian sistem itern, serta ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh pun menyampaikan rasa syukur atas capaian yang telah ditorehkan pemerintah Provinsi.

“Terimakasih atas kerja keras selama tahun 2022, kolaborasi yang baik antara jajaran pemerintah provinsi dan DPRD, yang menghasilkan opini WTP untuk ke sembilan kalinya,” kata Zudan.

Sekertaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu juga menyampaikan terimakasih kepada instansi vertikal, selama 2022 telah berkolaborasi dengan kerjasama yang baik.

Ia juga menyampaikan, selama dua minggu ini berkomunikasi dengan Gubernur terdahulu.

Ia menyampaikan terimakasih kepada seluruh pendahulu yang telah meletakkan pondasi landasan yang sangat baik.

Sebagai entitas pelaporan keuangan lanjut Zudan, Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK, termasuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dan penyempurnaan, serta menugaskan Sekretaris Daerah provinsi bersama tim tindak lanjut untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut.

“Tanpa harus menunggu selama 60 hari kerja, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pengembalian kerugian,” tutup Zudan. (rls)

Check Also

Yuslifar Optimis Koalisi Pengusung Sutinah di Pilkada 2020 Masih Solid Memberikan Dukungan di Pilkada 2024

Mamuju, 8enam.com.-Direktur Perspektif Mamuju, Yuslifar Yunus Djafar, optimis koalisi pengusung Sutinah Suhardi di Pilkada 2020, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *