Jakarta, 8enam.com.-Langkah besar diambil untuk merombak wajah transparansi dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Dua kekuatan nasional, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), resmi menjajaki kolaborasi strategis berskala nasional.
Sinergi ini dimatangkan dalam agenda audiensi tingkat tinggi di Kantor Pusat DPP ABPEDNAS, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/5/2026) sore. Pertemuan ini fokus pada penguatan pengawasan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak penuh pada masyarakat.
Penyatuan Dua Kekuatan Raksasa
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh para petinggi kedua organisasi:
- Delegasi PP SMSI: Dipimpin langsung oleh Ketua Umum Firdaus, Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman.
- Pihak DPP ABPEDNAS: Disambut hangat oleh Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, dan Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa jaringan SMSI yang memegang rekor MURI sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia dengan total 3.181 media anggota di 35 provinsi, siap digerakkan secara total untuk mengawal isu pedesaan.
“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia. Melalui jaringan media siber yang tersebar luas, kami akan menjalankan fungsi pers—baik informasi, edukasi, maupun kontrol sosial—secara objektif demi mendukung pembangunan desa,” tegas Firdaus.
Investasi Jangka Panjang dan Pengawasan Berintegritas
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel), memberikan respons positif. Menurutnya, penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah harga mati agar uang rakyat di tingkat desa benar-benar bermanfaat.
“Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.
Prof. Reda juga menegaskan bahwa pihak Kejaksaan berkomitmen penuh mendampingi ABPEDNAS. Kehadiran media seperti SMSI dinilai akan memperkuat pengawasan tersebut agar berjalan profesional dan berintegritas.
Implementasi Hasil Rapimnas & Program Kreatif
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS dalam memperkuat kelembagaan.
Sebagai bentuk transparansi yang kreatif, ABPEDNAS bahkan tengah menggalakkan program pengawasan lewat seni visual.
”Saat ini kami juga melaksanakan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema ‘Jaksa Garda Desa’ dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah,” ungkap Adhitya.
Ia optimistis, jalinan kerja sama dengan SMSI akan melahirkan sentimen publik yang positif dan sehat. “Ini adalah bagian dari upaya bergotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” pungkasnya.
Pertemuan strategis ini ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kuat kedua belah pihak untuk segera menurunkan instruksi kerja sama konkret kepada pengurus daerah (provinsi hingga kabupaten/kota) di seluruh Indonesia.
Editor : Ammar
