Kartu Mamuju Keren Dinilai Tidak Memiliki Regulasi Yang Jelas, Hajrul : Tak Ada Regulasi Yang Melarang

Mamuju, 8enam.com.-Berbagai permasalahan yang ada di Mamuju jadi isu yang dibahas dalam debat Publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Mamuju 2020 yang berlangsung, Sabtu (31/10/2020).

Terkhusus terkait persoalan pembangunan yang masih timpang ditengah masyarakat. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut 1 Tina-Ado melalui Program Kartu Mamuju Keren sebagai plafon dasar pembangunan berbasis data.

Dalam sesi keempat, tanya jawab antar Paslon, Program Kartu Mamuju Keren milik Tina-Ado dituding oleh kubu Habsi Irwan tak memiliki regulasi yang jelas dan berpotensi melangkahi kebijakan pemerintah pusat atas kartu-kartu yang lebih dahulu ada seperti Kartu BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Relawan Mamuju Keren, Hajrul Malik angkat Suara. Menurutnya sampai saat ini tidak ada aturan atau regulasi ya g melarang pemerintah daerah untuk membuat kartu atau melakukan inovasi Kebijakan

“Tidak ada aturan yang melarang terkait hal itu. Justru Kartu ini (Mamuju Keren, red) hadir untuk melengkapi kartu-kartu yang lain serta mengcover masyarakat yang selama ini tak tersentuh bantuan pemerintah yang dikarenakan ketidak akuratan data dilapangan,” ungkap Hajrul, Sabtu Malam (31/10/2020).

Menurutnya, Kartu Mamuju Keren menjadi instrumen untuk efisiensi pelaksanaan kebijakan Pemerintah ke depan.

“Kartu mamuju keren ini bukanlah konsep kosong yang begitu saja ditawarkan, namun merupakan konsep yang terlebih dahulu melalui riset dari tim kami. Kami benar-benar bersungguh sungguh untuk mewujudkan Mamuju yang lebih baik,” tambahnya.

Terkait apakah nantinya Kartu Mamuju Keren dapat diwujudkan, pihaknya optimis bahwa hal itu dapat terlaksana dikarenakan Mamuju sejak Tahun 2010 merupakan daerah Piloting pengembangan system data dari Kemendesa.

“Sangat Bisa Sekali, seperti Kita ketahui kabupaten Mamuju sejak tahun 2010, telah melakukan pendataan Utuh masyarakat by name by adreess, data tersebut saat ini terintegrasi dengan Kemendesa melalui SIPBM (system Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat), tapi oleh pemerintah saat ini apakah pembaharuan data terus dilakukan atau tidak,” ungkap Hajrul

“Olehnya yang akan kami lakukan dengan Kartu Mamuju Keren ini, jika Tina-Ado dipercaya Memimpin Mamuju sebagai Bupati dan Wakil Bupati, maka terlebih dahulu kami akan melakukan Pemutakhiran data penduduk Mamuju dengan Indikator dan system Digital berbasis Aplikasi yang sudah ada plafonnya di kemendesa. kemudian Pengintegrasian Data kepala keluarga kedalam Kartu Mamuju Keren. Setelah itu baru dilakukan Pendistribusian,” papar Hajrul

Usai Pendistribusian Kartu Mamuju Keren kepada Masyarakat Mamuju. Maka, Pemkab Mamuju akan melakukan Penyediaan alat verifikasi dan integrasi data antar OPD dan Dinas Terkait dan desa/kelurahan, Sehingga Ketika masyarakat ingin mengakses layanan pemerintah secara otomatis dinas terkait sudah langsung mengetahui identitas dan kebenaran data penduduk tersebut. Secara mandiri juga dapat melakukan UPDATING data setiap waktu didesa dan kelurahannya.

“Jika ada warga di desa/kelurahan tersebut, meninggal dan lahir atau ada perubahan dari indikator yang telah ditentukan, sistem Aplikasi ini juga saat telah tersedia,” jelas Hajrul.

“Dengan Kartu Mamuju Keren ini, Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud benar-benar bersungguh sungguh untuk mewujudkan Mamuju yang lebih baik,” pungkasnya. (iq/edo)