8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tetap diawasi dan dipantau oleh masyarakat sebagai evaluasi dan peningkatan percepatan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), untuk kesejahteraan bersama. Sehingga Badan Ambil Zakat Nasional (Baznas) mateng harus Transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Kesra Setda Mateng, H. Syahril Tahir Dani pada kegiatan penyerahan bantuan Baznas di Kantor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mateng, selasa (2/5/2017) kemarin.
Syahril Tahir Dani, menyampaikan bahwa, atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mateng sangat mengapresiasi dengan adanya program Baznas ini, yang baru kurang lebih lima bulan keluar Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang Zakat. Alhamdulillah Baznas telah melaksanakan penyerahan bantuan kepada masyarakat beberapa kali, walaupun masih terbatasnya dana yang ada.
Dan Insya Allah lanjutnya, pada saat diketuk palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mateng tentang Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pungutan Zakat bagi seluruh pegawai, baik Aparatus Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta atau non pemerintah, bahkan pengusaha kaya akan lebih besar anggaran yang diterima, sehingga mampu menutupi keterbatasan dana bantuan kepada masyarakat kedepan.
“Oleh karena itu kita pesankan kepada pengurus Baznas Mateng, agar tetap akuntabel atau dapat dipercaya dan dikawal atau diawasi,sebab harus tranparan. Seperti Baznas di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan mengumpulkan dana Baznasnya pertahun sekitar 10 milliar. Karena Ketua Baznas dan jajarannya rajin turun kelapangan dengan menjadi acuan kepada masyarakat kaya, bahwa peraturan Bupati saja kita takuti, apalagi ini peraturan Tuhan,” ungkapnya.
Dengan cara tersebut tambahnya, masyarakat, orang kaya atau pengusaha yang didatangi menyadari semua untuk mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. “Harapannya agar kita semua sabar dan mensyukuri apa yang kita terima, dan kedepan akan dilayani semua secara bertahap apabila peraturan daerah telah disahkan,” tutupnya. (ws)
