8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Periode pemerintahan Mamuju Keren jelang berakhir menyusul telah masuknya tahapan kampanye dua pasangan calon Pilkada Mamuju 2024 menarik dicermati.
Bupati dan Wakil Bupati Mamuju periode 2021-2024 pecah kongsi. Sutinah maju dengan isu keberlanjutan menggandeng Yuki Permana sedangkan Ado Mas’ud maju mengkampanyekan perubahan sebagai penantang berpasangan Damris.
Menanggapi hal tersebut, hairil Amri, menyebut framming petahana dan penantang tidak relevan di Pilkada Mamuju 2024.
“Periode pemerintahan kabupaten Mamuju periode 2021 berakhirnya itu di 2025, tepatnya setelah Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 dilantik. Jadi tidak relevan jika framming petahana dan penantang disematkan untuk Sutinah dan Ado Mas’ud. Undang-Undang menyebut eksplisit bahwa Kepala Daerah itu terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.” ucap hairil amri, Senin (30/9/2024).
“Pilihan harus berlawanan di Pilkada itu hanya konsekuensi politik karena arah pilihan politik yang berbeda. Kalau isu pemerintahan, baik buruknya ataupun berhasil tidaknya itu tanggung jawab konstitusionalnya melekat pada Bupati dan Wakil Bupati. Status sebagai Kepala Daerah bagi Sutinah dan Ado kan masih jalan. Gaji dan fasilitas toh tetap diberikan oleh negara hanya sebagian dibatasi karena regulasi harus cuti sementara karena kampanye,” beber hairil yang juga alumni UMY jogya tersebut.
Hairil menganggap kritikan Ado Mas’ud sebagai hal absurd mengingat dirinya masih berstatus Wakil Bupati.
“Aneh saja kalau tiba-tiba Ado cuci tangan dan berlepas tanggung pemerintahan ke Sutinah. Kalau tidak mengganggap bukan bagian dari pemerintahan Mamuju Keren, harusnya gentle mengundurkan diri sejak dulu. Kritikan Ado terhadap pemerintahan Mamuju Keren itu absurd karena sama dengan menyerang dirinya sendiri,” imbuh hairil.
Hairil menyayangkan sikap Ado yang gencar menyerang pemerintahan Mamuju Keren yang merupakan bagian dari dirinya sebagai Wakil Bupati.
“Ado harusnya melakukan auto kritik, selama menjabat 2021 sampai hari ini, apa yang sudah Ia berikan atas tanggung jawabnya sebagai Wakil Bupati. Selama menjabat sebagai Wakil Bupati kalaupun katanya tidak masuk kantor karena turun ke masyarakat, apa pernah temuan-temuan lapangannya itu pernah dievaluasi internal pemerintahan? Kenapa baru sekarang berkoar-koar,” pungkasnya. (*)
