8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Tim evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang di ketuai Kasubdit Fasilitas DPOD, Dit.PD, Otsus dan DPOD Ditjen Otda, Kemendagri, Hari Andayani, JFU penyusunan badan evaluasi dan laporan seksi dana pertimbangan Dit.PD, Otsus dan DPOD Ditjen Otda, Kemendagri, Hestiany, JFU pengelola data dan laporan Wil, IB, Subdit penataan Wil. I, Dit.PD, Otsus dan DPOD Ditjen Otda, Kemendagri, Suhendi dan JFU Pengelola data dan laporan Wil. IIA, Subdit Penataan daerah Wil. II, Dit.PD, Otsus dan DPOD Ditjen Otda, Kemendagri, Fatimah, gelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng),
Kunker tim evaluasi dari Kemendagri tersebut untuk menilai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mateng, berhasil atau mampu dalam melaksanakan pemerintahan sebagai DOB. Dalam penilaian tersebut, ada 10 aspek penilaian yang di lakukan oleh tim evaluasi dari Kemendagri.
Ke sepuluh aspek yang menjadi penilaian tim evaluasi yakni, terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penataan dan pengisian porsonil OPD, pengisian DPRD, penyelenggaran wajib dan pilihan, pembiayaan dan alokasi, pengalihan asset, batas wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sarana dan prasarana dan proses pengalihan ibu kota (pengecualian).
Menurut ketua tim evaluasi Kemendagri, Hari Andayani, 10 aspek tersebut sudah dilakukan evaluasi setiap tahunya, sejauh mana perkembangan DOB tersebut, mulai dari usia nol sampai 1 tahun. Lalu dari usia 1 tahun sampai 2 tahun sudah sejauh mana perkembangannya dan seterusnya.
“Kami juga akan menialai terkait dengan tambahan tiga bidang lagi, yaitu pendidikan, keehatan dan tata ruang, Itu tambahan dari sepuluh aspek penilaian,” ungkap Hari Andayani, Selasa (9/5/2017) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Mateng
Sementara Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mateng, Askary menyampaikan bahwa seperti inilah Kabupaten Mateng, masih banyak hal yang perlu di benahi, infrastruktur jalan yang bagus itu hanya jalan trans Sulawesi. Jalan penghubung kabupaten ke kecamatan masih sangat rendah kwalitasnya. Namun demikian, masih dalam tahap pembenahan infrastruktur jalan yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten ke kecamatan untuk menjadi jalan strategis.
Dari sector kesehatan lanjutnya, Rumah Sakit sudah ada, namun masih perlu peningkatan-peningkatan kwalitas, peningkatan infrastruktur khususnya sarana alat kesehatannya. Termasuk dengan RTRW yang sementara berproses di Kementerian Dalam Negeri.
“Kami berharap, agar OPD-OPD membantu tim evaluasi untuk menyiapkan data-data yang di butuhkan oleh tim evaluasi, tentunya data yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan data pendukung yang lain. Ini perlu kita siapkan, agar proses penyiapan data dan laporan tim evaluasi Kemendagri itu bisa cepat selesai dengan harapan hasil evaluasi yang di lakukan oleh tim bisa memperoleh hasil yang sangat memuaskan,” ujar Askary. (Ra)
