Mamuju, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan peringatan penting bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi. Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas pelayanan publik kini berada di bawah pengawasan ketat masyarakat secara langsung.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan bahwa di era saat ini, setiap individu memiliki kekuatan untuk mengawasi kinerja pemerintah melalui genggaman tangan.
Publik Sebagai Pengawas Langsung
Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa pola komunikasi publik telah mengalami pergeseran radikal. Kritik tidak lagi hanya datang dari media konvensional, melainkan dari setiap warga yang memiliki akses ke platform digital.
“Hari ini publik tidak lagi hanya menunggu informasi dari media. Setiap orang bisa merekam, menilai, lalu menyebarkan. Kalau pelayanan kita buruk, itu sangat mudah menjadi viral dan berdampak luas,” ujar Ridwan.
Ia mengingatkan bahwa fenomena viralnya pelayanan yang buruk dapat dengan cepat menggerus legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang sedang dibangun.
Responsif dan Transparan adalah Kunci
Ridwan menegaskan, seluruh perangkat daerah harus segera beradaptasi dengan membangun budaya kerja yang cepat, responsif, dan transparan. Hal ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan bentuk pertanggungjawaban aparatur kepada publik.
- Profesionalisme: ASN diminta lebih cermat dan tidak ceroboh dalam melayani masyarakat.
- Kecepatan Respons: Keluhan masyarakat harus ditangani sebelum menjadi bola salju di media sosial.
- Transparansi: Menutup celah persepsi negatif dengan memberikan informasi yang jelas kepada publik.
Pesan Tegas untuk Aparatur
Kominfo Sulbar mendorong seluruh ASN untuk menjadikan pengawasan publik sebagai motivasi untuk meningkatkan standar pelayanan. Menurut Ridwan, pencegahan citra negatif dimulai dari sikap dan etika aparatur itu sendiri saat berhadapan dengan masyarakat.
“Intinya, jangan beri ruang bagi hal-hal yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Layani masyarakat dengan baik, karena satu kesalahan kecil saja hari ini bisa tersebar luas dan sulit dikendalikan,” tegasnya.
Dengan penguatan mentalitas pelayanan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat terus menjaga marwah pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dicintai oleh rakyatnya di tengah kencangnya arus digitalisasi.
Editor: Ammar
