8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Kisruh pembangunan gedung SMK Salumanurung, Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah, Sulbar terus bergulir.
Kisruh yang belum menemui titik terang berujung pembangunan gedung SMK Salumanurung tersebut disegel.
Penyegelan itu dilakukan karena dinilai menyalahi aturan didalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas).
Atas persoalan itu ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Sulawesi Barat Amiruddin angkat bicara.
Amiruddin mengatakan, Pokmas itu terlahir dari masyarakat, bukan bentukan kepala sekolah maupun Kepala Bidang SMK.
“Pokmas masyarakat yang buat, jadi kepala sekolah tidak bisa membentuk Pokmas tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Karena desa harus tau apakah memang warga dilibatkan disekitar itu atau bagaimana, kan dia harus tau,” kata Amiruddin saat ditemui di salah satu kantin yang ada di Mamuju, Selasa (20/9/2022).
Selain itu Amiruddin menyebutkan, ketika ada pembentukan Pokmas tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dalam hal itu kepala desa, itu pokmas keliru dan sarat kepentingan dari penentu kebijkan.
“Harusnya Pokmas itu sepengetahuan dengan pemerintah desa sebagai penguasa di wilayah itu, yang mengetahui kondisi di desanya dan masyarakat di desa itu.
“Kalau di segel haknya masyarakat, apalagi kalau ada yang merasa dikebiri disitu, bahwa masyarakat sudah membentuk Pokmas tapi tidak diakomodir dengan bermacam-macam dalil, ya pasti orang minta kejelasan juga, ada apa?,” ungkap Amiruddin.
Ia pun menilai pembangunan SMK salumanurung sarat dengan kepentingan dari penentu kebijakan.
“Kelirunya pengambil kebijakan yang keliru, karena ada kepentingan disini,” pungkasnya.
Laman ini mencoba konfirmasi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud) Sulbar, M. Natsir via WhatsApp, Selasa (20/9/2022).
M. Natsir katakan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan, karena belum dapat laporan resmi.
“Saya belum bisa memberikan karena belum dapat laporan resmi baik dari pihak sekolah maupun dari kabid SMK dek,” singkat Kadisbud Sulbar M. Natsir. (edo)
