Ditudingan Sebagai Penyebab Keterlambatan Pembahasan APBD-P 2018, DPRD Sulbar Bereaksi

Mamuju, 8enam.com.-Dituding sebagai penyebab keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 yang dialamatkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat membuat lembaga legislatif itu bereaksi.

Melalui konfrensi pers yang digelar di ruang rapat pimpinan di DPRD Sulawesi Barat, Senin (29/10/2018), Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hj. Amalia Fitri Aras menyayangkan tudiangan keterlambanan pembahasan APBD-P yang hanya dialamatkan kepada lembaga yang dipimpinnya itu.

Menurutnya, tidak pantas jika istilah “goreng-goreng” yang digunakan oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam tudingannya ke DPRD.

“Statement di media itu, bukan pernyataan seorang Gubernur. Tidak pantas bagi seorang Gubernur mengatakan seperti itu. Tidak boleh menyalahkan pihak manapun. Sebab yang harus dilakukan adalah bersama-sama mencarikan solusi dari permasalahan itu, bukan justru saling menyalahkan,” tutur Amalia Fitri di hadapan sejumlah wartawan.

Untuk diketahui, belum lama ini, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menyebut DPRD-lah yang menjadi penyebab keterlambatan pengesahan APBD-P tahun 2018. Kata Ali seperti yang dimuat di salah satu media di Sulawesi Barat, proses pembahasan APBD-P terlalu lama digoreng-goreng oleh DPRD.

“Tidak ada yang dengan sengaja mau untuk mengulur-ulur pembahasan APBD-P kita, tidak ada itu. Yang ada adalah, kami harus tetap melewati serengkaian mekanisme pembahasan yang memang telah berlaku. Tidak boleh kita melompati mekanisme itu,” sumbang Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan di konfrensi pers yang sama.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munanadar Wijaya katakan, DPRD Sulawesi Barat justru mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam hal percepatan pembahasan APBD. Munandar menegaskan, keterlambatan pembahasan APBD, apakah itu pokok, atau APBD-P, lebih sering dipicu oleh lambatnya eksekutif memasukkan dokumen APBD ke DPRD.

“Sebab yang bisa saya pastikan, yang ada itu adalah dokumen yang sering terlambat disodorkan ke DPRD. Saya cukup sering mengikuti proses pembahasan APBD, saya tahu persis bahwa memang yang cukup sering itu adalah eksekutif yang memang terlambat memasukkan,” cetus Munandar Wijaya.

Sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Barat turut hadir dalam konfrensi pers hari itu. Puluhan wartawan pun tampak serius mengikuti jalannya konfrensi pers tersebut. (Naf/edo)