8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dinilai tidak mampu bekerja secara profesional, puluhan massa aksi yang memgatasnamakan dirinya Gerakan Rakyat Peduli Pembangunan meminta Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar untuk mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Nasaruddin.
Dalam tuntutanya saat aksi di kantor Dinas PUPR, Senin (10/7/2017, selain meminta Gubernur Sulbar untuk mencopot Kadis PUPR, massa aksi juga meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju untuk melakukan pemangilan kepada Nasaruddin atas dugaan main mata dengan pihak rekanan.
Massa aksi juga meminta kepada Kejari Mamuju segera melakukan pemeriksaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) baru yang telah melakukan evaluasi ulang terhadap paket proyek yang di anggap telah menabrak perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
“Kami datang di sini untuk aksi damai dan minta kepada Gubernur Sulbar untuk mencopot Kadis PUPR, Nasaruddin karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, masi banyak putra-putra mandar mulai Paku sampai Suremana yang bisa menggantikan jabatan Kadis PUPR,” terang Basri Korlap aksi.
Menurut massa aksi, kalau Kadis PUPR tidak di copot, maka pembangunan di Sulbar akan jalan di tempat selama Lima tahun kedepan. Karena Kadis PUPR hanya tahu mengatur proyek untuk memenangkan rekanan tertentu.
“Aksi ini murni panggilan hati nurani, karena kami ingin melihat Sulbar ini Maju dan Malaqbi, ingin melihat Sulbar ini berkembang layaknya provinsi lain yang ada di indonesia,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadis PUPR, Nasaruddin saat di konfirmasi mengatakan, cepat atau lambatnya penyerapan anggaran atau jalannya program kerja di dinas PU tergantung proses tim Pokja yang ada di ULP bukan kepala dinas PU yang tentukan.
“Perlu di ketahui, proses tender dan hasil perifikasi berkas di ULP sampai hari ini belum di serah terimahkan secara resmi oleh Pokja ULP kepada Dinas PU. Kendalanya saya tidak tahu persis dan saya tidak mencampuri proses di pokja,” Pungkasnya. (Edo)
