8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com-Berhasil atau tidaknya sebuah proses perencanaan kegiatan tergantung sebagaimana validnya data. Hal tersebut di sampaikan oleh Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Tengah (Mateng), Askary dalam acara sosialisasi rumah khusus nelayan di ruang pola kantor Bupati Mateng, Kamis (3/8/2017).
Askary katakan, data yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Mateng melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkat itu harus singkron, karena itu modal awal untuk melakukan proses perencanaan kebijakan pembangunan maupun kebijakan pembangunan perumahan nelayan.
“Utuk itu, saya minta kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat agar data-data itu di perbaiki, tolong di ferivikasi data-data masyarakat kita tolong di validasi, agar jangan lagi program yang akan kita laksanakan tidak tepat sasaran. Jangan sampai data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kita mau sampaikan, tetapi banyak yang masuk di luar dari MBR. Inilah pentingnya data,” terang Askary.
Dia katakan, dari laporan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, ada Sembilan desa. Sementara dala catatan ada 13 desa, tetapi sebenarnya masih banyak desa yang belum terkaper, khususnya di daerah pesisir, seperti Desa Karossa, Kabunong yang potensinya sama dengan desa lain yang sudah di interpensi melalui program-program kebijakan pemerintah.
Di Desa Kire dan dan Desa Tumbu sudah di bangun rumah nelayan lanjutnya, rumah itu sudah jelas-jelas rumah nelayan, tetapi penghuninya bisa saja bukan nelayan. Itu yang harus di awasi. Karena rumah itu sengaja di bangun, di interpensi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kwalitas masyarakat nelayan, supaya produktivitas nelayan bisa meningkat. ini seiring dengan instruksi presiden yang menempatkan sector perikanan itu sebagai sebuah sector prioritas.
“Nah sekarang kita evaluasi, apakah pembangunan perumahan yang sudah ada itu sudah mampu mendongkrak produktifitas nelayan kita di Kabupaten Mateng, ini harus kita kaji. Dan pembangunan rumah nelayan itu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, ini harus bersinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah bahkan pemerintah desa,” ujarnya.
Ditegaskannya, semua dians harus bersinergi, jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau berjalan sendiri-sendiri, pasti hasilnya tidak akan maksimal. olehnya itu, tahun 2018 pihaknya mau melihat instansi terkait menginterpensi program kegiatannya melalui renstra RKPD terhadap perumahan nelayan itu. (Ra)
