
Mamuju, 8enam.com.-Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan dan Barat menyayangkan tindakan pemerintah menutup akses informasi Facebook, Whatsapp, Instagram dan media sosial lainnya.
Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Badko HMI Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Amiruddin mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementrian Informasi dan Komunikasi terlalu berlebihan dalam mengambil sikap.
“Ini terlalu berlebihan mengingat kondisi kebangsaan saat ini sedang tidak kondusif, semua masyarakat membutuhkan informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui perkembangan masalah yang sedang dihadapi,” ungkap Amiruddin di Mamuju, Kamis (23/5/2019).
Menurutnya, semua masyarakat sudah pandai membedakan informasi yang hoax dan fakta.
Amiruddin menduga, kebijakan menutup akses informasi medsos merupakan trik pemerintah untuk menyembunyikan fakta yang terjadi.
“Saya justru ingin bertanya dengan ditutupnya sejumlah media sumber informasi, apakah menghindari penyebaran berita hoax atau menyembunyikan fakta yang terjadi?” cetus mantan Sekretaris HMI Cabang Manakarra itu.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penyebaran informasi saat ini hanya dapat diakses dari media tertentu.
Padahal, lanjut Amiruddin, masyarakat membutuhkan informasi lain dari sumber yang berbeda, sebagai pembanding kebenaran informasi yang dihadapi bangsa sekarang ini.
“Jadi Kami berharap pemerintah pusat segera memulihkan sejumlah media sosial demi menetralisasikan suasana yang terjadi saat ini. Kalau terus begini, masyarakat malah tambah bingung,” pintanya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto menggelar jumpa pers di Jakarta.
“Karena marak beredarnya foto dan video dan konten hoax, maka pemerintah untuk waktu sementara membatasi akses penyebaran konten di media sosial di sejumlah daerah”, kata Wiranto dikutip dari Merdeka.com. (mg)