Selasa , Maret 31 2020
Home / Daerah / Angka Kemiskinan Di Kabupaten Dari 7,14 Persen Turun Menjadi 6,87 Persen

Angka Kemiskinan Di Kabupaten Dari 7,14 Persen Turun Menjadi 6,87 Persen

Mateng, 8enam.com.-Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017 trennya angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah selalu naik. Namun dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS melalui data Sensus Nasional (Susnas), menunjukkan angka yang bagus karna mengalami penurunan dari tahun lalu 7,14 persen menurun menjadi 6,87 persen.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPS Mamuju, Wisman Nainggolan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Mamuju Tengah tahun 2020 yang berlangsung di aula kantor BKPP Mateng, Selasa (25/2/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekkab Mateng, H. Askary Anwar, dihadiri oleh Plt. Asisten Pembangunan, Abd. Rajab Tanridjalling, Kepala BPS Mamuju, Wisman Nainggolan, Kepala Bappeda Mateng, Ishaq Yunus, serta Kepala OPD Terkait.

“Angka kemiskinan khususnya di Mamuju Tengah, menurut hasil survei yang dilakukan oleh BPS melalui data Sensus Nasional (Susnas), menunjukkan angka yang bagus karena mengalami penurunan dari tahun lalu 7,14 persen menurun menjadi 6,87 persen. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017 itu trennya selalu naik,” tutur Wisman.

Menurut Wisman, inilah yang perlu di jaga, karena faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu banyak, antara lain pengendalian implasi supaya daya beli masyarakat itu tidak menurun, pemberdayaan untuk masyarakat miskin supaya meningkatkan daya beli mereka dan seterusnya.

“Jika kita berbicara data kemiskinan itu mobile, selalu bergerak ada orang yang miskin yang sudah keluar dari lingkaran kemiskinan tapi ada juga miskin baru datang, misalnya pendatang yang mencari kerja di Mamuju Tengah, sehingga data kemiskinan ini tidak bisa habis tetapi jalan terus,” ungkapnya.

Untuk itu lamjutnya, harus ada program nyata dari Pemda dalam rangka mengurangi angka kemiskinan ini, kuncinya pemberdayaan masyarakat miskin, untuk itu data-data penduduk miskin itu harus di cari dan datanya mutahirkan kemudian di intervensi, diberikan misalnya bagaimana cara home industri mengola pisang menjadi keripik dan sebagainya sehingga mereka punya daya beli yang meningkat, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sementara Sekkab Mateng, H. Askary Anwar, mengatakan arah pembangunan yang direncanakan pada setiap tahunnya melalui rencana kerja pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data. Karena datalah yang akan memberika potret terkait masalah pembangunan misalnya kemiskinan, dengan data yang akurat maka akan memudahkan siapa dan dimana orang miskin tersebut.

“Apabila data tidak tersedia, maka program yang akan kita turunkan akan tidak tepat sasaran dan tidak berdampak pada asas manfaatnya pada masyarakat. Olehnya itu kita berharap dengan data yang akurat maka kita mengharapkan prinsip efesiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan misalnya intervensi kemiskinan bisa tetap sasaran,” ungkap Askary.

Senada dengan itu, Kepala Bappeda, Ishaq Yunus juga menuturkan bahwa salah satu faktor untuk mendukung keberhasilan intervensi kemiskinan adalah data, maka tentunya langka yang dilakukan adalah bagaimana menyempurnakan data kemiskinan kita melalui Dinas Terkait.

“Setelah data itu kita anggap valid berdasarkan hasil verifikasi, maka kita akan meminta kepada seluruh OPD terkait untuk menyusun rencana kerja tahun 2021yang berhubungan dengan intervensi kemiskinan,” kata Ishaq Yunus.

“OPD nanti tidak diperkenankan atau kita tidak akan memprioritaskan program-program yang tidak mendukung intervensi kemiskinan, ada 6 indikator ukuran keberhasilan pembangunan daerah salah satunya angka kemiskinan, jika angka kemiskinan kita trennya negatif atau mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, itu akan menjadi sinyal ketidak berhasilan program pembangunan kita,” sambungnya.

Oleh karna itu kata Ishaq, pemerintah mempunyai kebijakan bahwa kebijakan tahun 2021 ingin memastikan seluruh program kerja yang diusulkan oleh OPD adalah harus berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Mateng.

“Interpensi kemiskinan harus kolaborasi antar semua stakeholder, tidak boleh parsial, tidak boleh jalan sendiri-sendiri, olehnya itu dengan adanya data itu akan menjadi basis untuk menentukan siapa dan dimana itu akan diitervensi kemiskinan, dengan harapan bagaimana mengurangi angka kemiskinan di Mateng,” pungkasnya. (RK/one)

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Kominfo Kabupaen Mamuju Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *