Mamuju, 8enam.com.-Era data fiktif dan asal bapak senang di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi ditabrak. Mengeksekusi instruksi tegas Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk membangun kebijakan berbasis data riil, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, langsung menggelar pertemuan taktis menerima audiensi jajaran pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Rabu (10/6/2026).
Pertemuan tingkat tinggi yang turut didampingi oleh Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, ini membedah dua agenda mega strategis: persiapan matang menyambut Sensus Ekonomi nasional serta perombakan total kualitas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di seluruh instansi pemerintah!
Sensus Ekonomi Bakal Diguncang Lebih Masif
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, membongkar bahwa BPS sengaja berkonsultasi khusus dengan Sekda Junda guna mematangkan skenario sosialisasi Sensus Ekonomi agar bergerak lebih liar, masif, dan menjangkau hingga masyarakat di pelosok desa.
Langkah ini dinilai sangat krusial agar seluruh pelaku usaha dan peta kekuatan ekonomi riil di bumi Malaqbi tercatat secara akurat, transparan, tanpa ada yang terlewatkan.
“Pak Sekda tadi memberi arahan supaya ini diperhatikan betul. Beliau memberikan persetujuan penuh agar OPD yang ditunjuk bisa menyajikan data yang jauh lebih baik dan mengikuti proses ini secara ketat di bawah koordinasi Kominfo,” tegas Ridwan Djafar.
Warning untuk Instansi Daerah : Dua OPD Dikuliti Tahun Ini, Empat Menyusul!
Agenda EPSS tidak main-main karena rapor penilaiannya langsung memengaruhi nama baik dan capaian indeks reformasi birokrasi Pemprov Sulbar di tingkat nasional. Sekda Junda langsung memasang barikade koordinasi dan memerintahkan dinas terkait untuk tidak main-main dalam menyajikan data sektoral.
Untuk tahun 2026 ini, dua instansi vital dipastikan tengah dikuliti dan dievaluasi secara ketat, yaitu:
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar
- Dinas Pertanian Sulbar
Kunci Strategi Tahun Depan : Empat OPD Mulai Dipanaskan!
Sadar bahwa akurasi data membutuhkan napas panjang, Pemprov Sulbar tidak mau kecolongan untuk penilaian tahun depan. Ridwan Djafar membeberkan bahwa sejak hari ini, empat OPD raksasa lainnya sudah mulai dipanaskan dan dipersiapkan sistemnya agar tidak kedodoran saat diaudit BPS.
Keempat instansi yang mulai dikunci radarnya tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar.
Melalui kolaborasi taktis Pemprov dan BPS ini, Sulbar optimis mampu menyajikan one data atau satu data berkelas dunia yang bersih dari manipulasi, sekaligus menjadi kompas utama dalam mengalirkan bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran bagi masyarakat. (Rls)
Editor : Ammar
