Mamuju, 8enam.com.-Sektor pelayanan perizinan yang selama ini rawan menjadi sarang pungutan liar (pungli) dan transaksional kini diawasi super ketat. Sejalan dengan komitmen radikal Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk menyapu bersih praktik korupsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar langsung dijadikan sampel utama audit integritas, Selasa (9/6/2026).
Tidak tanggung-tanggung, Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Pusat langsung turun gunung mendatangi Kantor DPMPTSP Sulbar. Mereka mengunci Kepala Dinas, Kain Lotong Sembe, bersama sejumlah pegawai dalam sesi wawancara mendalam guna mengukur Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2026.
Digali Sampai Akar: Masalah Mutasi Pegawai Hingga Proyek Pengadaan
Wawancara yang berlangsung di Ruang Kepala DPMPTSP Sulbar ini benar-benar berjalan detail dan sensitif. Tim BPKP RI Pusat menguliti berbagai indikator krusial yang kerap menjadi celah permainan koruptif di lingkungan pemerintahan.
Beberapa isu panas yang dicecar oleh tim auditor pusat antara lain:
- Potensi kongkalikong dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- Permainan dalam mutasi dan penempatan jabatan pegawai.
- Keteladanan pimpinan dalam membangun benteng antikorupsi.
- Mekanisme penanganan aduan masyarakat terkait pemerasan perizinan.
Selain itu, BPKP juga menguji kesiapan sistem keamanan internal dinas, termasuk keaktifan Whistleblowing System (WBS) alias sistem pelaporan pelanggaran rahasia dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang transparan agar tidak bisa diakali oleh oknum nakal.
“Pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan komitmen seluruh pegawai. Karena itu, kami terus mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, profesional, dan akuntabel dalam setiap pelayanan perizinan kepada masyarakat,” tegas Kain Lotong Sembe tanpa ragu.
Investor Aman, Perizinan Bebas Pelicin
Dipilihnya DPMPTSP Sulbar sebagai sampel acak oleh BPKP RI Pusat bukanlah tanpa alasan. Sebagai pintu gerbang utama masuknya investasi dan perputaran modal di bumi Malaqbi, instansi ini wajib hukumnya bersih 100 persen dari aroma suap.
Kain Lotong Sembe optimistis, melalui ujian ketat IEPK dari BPKP Pusat ini, jajarannya akan semakin terpacu untuk membuang jauh-jauh mental birokrasi lama yang koruptif. Target utamanya jelas: memberikan jaminan keamanan penuh bagi para pengusaha dan masyarakat bahwa seluruh pengurusan izin di Sulbar kini berjalan transparan, cepat, dan bersih tanpa biaya pelicin sepeser pun. (Rls)
Editor : Ammar
