Mamuju, 8enam.com.-Ada pengetatan tak biasa yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di sektor pembangunan dan penataan ruang. Tanpa banyak sorotan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar mendadak mengutus dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terbaiknya, Herwan dan Rusdin, untuk ‘berguru’ langsung ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar.
Pertemuan intensif yang digelar di Hotel Matos, Mamuju, pada Kamis (30/7/2026) ini sontak memantik perhatian. Pasalnya, langkah ini memberi sinyal kuat bahwa pengawasan dan penegakan hukum di sektor infrastruktur Sulbar bakal melangkah ke level yang jauh lebih serius dan “tanpa kompromi”.
Lantas, strategi apa yang sedang disiapkan Pemprov Sulbar di balik pembinaan teknis ini?
Strategi Baru Penegakan Hukum Infrastruktur
Bukan sekadar formalitas di atas kertas, keikutsertaan dua penyidik sipil ini merupakan instruksi langsung demi mewujudkan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Pemprov berkomitmen memperketat tata kelola pemerintahan dengan menggembleng SDM yang tak cuma berkompeten, tapi juga tahan godaan integritas.
Di lokasi kegiatan, Herwan mengungkapkan bahwa materi yang digembleng oleh jajaran Polda Sulbar membongkar banyak hal baru—mulai dari taktik penyidikan modern, penguatan aspek yuridis, hingga peta koordinasi lintas instansi yang lebih tajam.
”Kami memperoleh banyak pembaruan terkait mekanisme penyidikan, koordinasi lintas instansi, serta penguatan kewenangan PPNS. Ilmu ini akan langsung kami implementasikan agar penegakan aturan di sektor pekerjaan umum jauh lebih efektif dan memberikan kepastian hukum,” tegas Herwan usai kegiatan.
Kadis PUPR Beri Sinyal Tegas
Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, tidak menampik pentingnya pergerakan ini. Menurutnya, fungsi pengawasan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tidak boleh lagi dijalankan secara biasa-biasa saja.
Surya menegaskan bahwa keberadaan PPNS yang tangguh dan memahami peta hukum adalah kunci utama agar aset serta aturan tata ruang daerah tidak dipermainkan.
”PPNS memiliki peran yang sangat strategis. Melalui pembinaan teknis bersama Kepolisian ini, kami ingin memastikan kompetensi, profesionalisme, dan integritas mereka makin terasah. Tugas harus dijalankan secara optimal, objektif, dan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Surya.
Langkah responsif PUPR Sulbar berkolaborasi dengan kepolisian ini menjadi penanda awal babak baru: pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat tak hanya dikejar dari segi fisik, tetapi juga dipastikan berdiri di atas fondasi hukum yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Editor : Ammar
