8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) diminta untuk menepati janjinya soal penyelesaian kisruh yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar, Bukan hanya mengumbar janji.
Hal tersebut di sampaikan saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menggelar aksi demonstrasi yang ketiga kalinya di kantor Gubernur Sulbar, Jum’at (12/1/2018).
Persoalan yang terjadi di RSUD Sulbar itu, bagi PMII merupakan masalah kemanusian, namun sepertinya tidak ada itikad serius pemerintah untuk segera meyelesaikan segala masalah yang terjadi.
“Jika Gubernur Sulbar ingin menaikkan tipe Rumah Sakit (RS) Regional Sulbar menjadi RS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka tepati dulu janjinya, selesaikan permasalah mundurnya 17 Dokter, dan jangan hanya umbar janji kepada Publik,” Kata Heriansyah salah seorang pengunjuk rasa saat melakukan orasinya.
“Pada saat kami melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, bapak ABM mengatakan “datang ko lagi demo jika persoalan ini tidak selesai”, bapak ABM ini hanya bisa mengumbar janji. Sulbar yang katanya malaqbi ini hanya bisa dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya bisa mengumbar janji kepada rakyatnya,” Sebut Alif salah satu massa aksi yang juga ikut melakukan orasi.
Pengunjuk rasa sempat ditemui oleh Nur Alam Tahir sebagai perwakilan Gubernur Sulbar, namun pengunjuk rasa menolak, karena menurut Massa aksi, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar yang wajib menemui mereka, sebagai pertanggungjawaban atas janji yang telah disampaikan pada aksi unjuk rasa sebelumnya.
Sementara itu, Ketua PMII Cabang Mamuju, Wais Walkorni mengungkapkan, Sulawesi Barat saat ini beraada dalam krisis akan kesehatan, karna sampai hari ini persoalan yang ada di RS Regional Sulbar belum juga selesai.
“Datangnya Dirjen Kesehatan beberapa waktu lalu, tidak bisa mengubah dan menyelesaikan persoalan yang ada di RS Regional Sulbar. Kenapa kemudian Gubernur mempertahankan dokter yang melanggar etik. Ini akan menjadi citra buruk buat Sulbar,” Kata Wais.
“Belum lagi persoalan honorer dan tenaga kontrak di kantor Gubernur Sulbar yang tidak dibayarkan upahnya,” Kuncinya. (Lr/edo)
