Jakarta, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kesiapannya mengawal penuh standarisasi dan akurasi keterbukaan informasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dalam ajang Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kehadiran jajaran DiskominfoSS Sulbar ini menjadi garansi keberlanjutan fungsi PPID Utama dalam memandu, mengevaluasi, serta mematangkan tata kelola data publik pada PPID Pelaksana di 35 OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Peran Sentral PPID Utama: Pastikan Data Akurat, Mutakhir, dan Bebas Kekosongan
Dalam ajang Monev Nasional tersebut, Sekprov Junda Maulana memaparkan strategi keterbukaan publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diintegrasikan langsung dengan instrumen penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, DiskominfoSS Sulbar bergerak aktif di garis depan melalui pendampingan teknis secara intensif.
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa pembagian peran yang terstruktur sesuai UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2021 menjadi kunci utama terciptanya iklim birokrasi yang transparan.
”Pendampingan PPID Utama terhadap PPID Pelaksana terus kami laksanakan untuk memperkuat tata kelola informasi publik di Pemprov Sulbar. Kami tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengunggahan di website, tetapi memastikan setiap OPD mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mendokumentasikan, serta memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara presisi dan berkelanjutan,” ujar Ridwan Djafar.
Ia menambahkan, pengawasan melekat ini krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan dokumen publik, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh data yang cepat, akurat, dan mutakhir dapat terpenuhi secara optimal.
Transparansi Publik Bukan Sekadar Formalitas Administratif
Lebih lanjut, Ridwan menekankan bahwa sinergi antara garis pimpinan daerah dan pengelola data teknis di OPD bertujuan mengubah paradigma pelayanan publik. Keterbukaan informasi tidak lagi diposisikan sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan wujud nyata kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang responsif dan akuntabel.
Jawajantah Tata Kelola Birokrasi Visi ‘Panca Daya’
Langkah progresif DiskominfoSS Sulbar dalam mengawal transparansi informasi publik ini merupakan cerminan komitmen Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, terdigitalisasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh warga Sulawesi Barat.
Editor : Ammar
