Jakarta, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memantapkan posisinya sebagai badan publik yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, tampil memaparkan materi Uji Publik mengenai strategi dan kebijakan keterbukaan informasi di lingkungan Pemprov Sulbar dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pemaparan tersebut menggarisbawahi komitmen tegak lurus Pemprov Sulbar dalam menerjemahkan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Suhardi Duka (SDK), yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berbasis transparansi, keikutsertaan warga, serta pelayanan yang responsif dan berdampak langsung pada kepercayaan publik.
Inovasi Standarisasi Layanan Digital & Pengikatan TPP ASN
Di hadapan tim penguji, Sekprov Junda Maulana memaparkan bahwa penguatan keterbukaan informasi di Sulbar didorong oleh kebijakan internal yang terintegrasi dan tersinkronisasi secara sistematis. Kebijakan tersebut berlandaskan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pedoman teknis SPBE bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penyediaan interface menu informasi publik yang terstandar di portal resmi Pemprov, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta 35 situs web OPD.
Guna memastikan kepatuhan berkelanjutan, Pemprov Sulbar mengambil langkah terobosan dengan mengaitkan keterbukaan informasi publik terhadap penilaian kualitatif Aparatur Sipil Negara.
”Kami memberlakukan sistem website seragam OPD yang terintegrasi dan menyajikan Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai ketentuan hukum. Sistem ini dimonitor secara berkala dan hasil keterisiannya memengaruhi langsung bobot penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN,” tegas Junda Maulana.
Edukasi Literasi Warga & Dampak Nyata Tata Kelola Birokrasi
Selain penguatan internal, Pemprov Sulbar aktif menggenjot literasi keterbukaan informasi bagi publik. Langkah ini dieksekusi melalui sosialisasi masif kepada para Kepala Desa, Camat, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), LSM, bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM PPID, serta kampanye literasi digital berkelanjutan di media sosial resmi pemerintah.
Junda menjelaskan bahwa integrasi layanan publik berbasis digital ini melahirkan dua dampak transformatif utama:
Dampak Internal: Terjadinya pergeseran budaya kerja (mindset shift) ASN menjadi lebih transparan, peningkatan drastis OPD yang menyajikan data publik secara lengkap, serta efisiensi durasi pelayanan.
Dampak Eksternal: Akses terbuka terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perencanaan pembangunan terbukti mendongkrak kepercayaan (public trust), merangsang partisipasi pengawasan warga, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok perdesaan.
Jawajantah Reformasi Birokrasi Visi ‘Panca Daya’
Capaian pemaparan Uji Publik KIP 2026 di Jakarta ini menjadi bukti konkret keberhasilan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan jajaran birokrasi Sulbar dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan. Melalui pemanfaatan SPBE dan keterbukaan informasi yang berdampak, Pemprov Sulbar membuktikan komitmennya menghadirkan pemerintahan yang bersih, modern, dan melayani seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
Editor : Ammar
