Mamuju, 8enam.com.-Potensi raksasa di sektor kelautan Sulawesi Barat kini resmi dibidik untuk mendongkrak pundi-pundi daerah. Bergerak cepat mengeksekusi konsep PANCA DAYA besutan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Sekprov Junda Maulana, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar langsung menyusun strategi tempur untuk tahun anggaran 2027, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat internal strategis yang dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, pelabuhan perikanan di bumi Malaqbi tidak lagi hanya akan dijadikan tempat sandar kapal biasa, melainkan bakal dirombak total menjadi pusat ekonomi maritim yang modern dan akuntabel!
Bidik Pendapatan Baru, Fasilitas Pelabuhan Diperketat secara Humanis
Safaruddin menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan secara agresif namun tetap mengedepankan sisi keadilan bagi nelayan bawah. Tiga langkah kunci yang siap dieksekusi antara lain:
- Optimalisasi Retribusi Masuk: Pengelolaan pungutan kapal yang bersandar akan diperketat tanpa celah kebocoran.
- Penaatan Lapak Ikan: Memaksimalkan kontribusi sewa lapak yang adil demi pemeliharaan fasilitas bersama.
- Penertiban Humanis: Menata pengguna fasilitas pelabuhan agar tercipta kenyamanan maksimal bagi para pedagang dan pembeli.
Bukan sekadar menarik pungutan, DKP berjanji seluruh rupiah yang masuk ke kas daerah akan dikembalikan 100 persen untuk merenovasi fasilitas pelabuhan secara bertahap agar nelayan semakin nyaman.
”Semua rencana peningkatan PAD ini bukan untuk membebani nelayan, melainkan investasi untuk kenyamanan dan keselamatan mereka sendiri. Uang yang masuk akan kembali dalam bentuk fasilitas pelabuhan yang lebih baik, bantuan alat tangkap, dan pendampingan,” tegas Safaruddin.
Gandeng TNI AL dan Polairud, Tutup Celah Kebocoran Bongkar Muat!
Langkah DKP Sulbar tidak main-main. Guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi di dalam pelabuhan tercatat rahasianya dengan rapi dan bebas dari praktik pungli, DKP resmi menggandeng unsur pertahanan laut top: POLAIRUD Polda Sulbar dan LANAL Mamuju.
Sinergi bersenjata ini difokuskan untuk mengawal ketat proses bongkar muat hasil tangkapan ikan di dalam area pelabuhan. Dengan pengawasan berlapis ini, potensi kebocoran pendapatan daerah dipastikan langsung terkunci rapat.
Kabar Gembira Nelayan Kecil: Bebas VMS dan Izin SIPI Gratis Tissue!
Dalam rapat tersebut, DKP juga meluruskan simpang siur aturan Vessel Monitoring System (VMS) alias alat pemantau kapal. Pihak kementerian dipastikan memberi kelonggaran ekstrem bagi nelayan kecil untuk tidak wajib memasang VMS, dengan syarat kapal mereka mengantongi dokumen legal seperti SIUP atau SIPI.
Kabar paling menggembirakan, DKP Sulbar mencatat prestasi mentereng dengan menerbitkan 40 dokumen SIPI hingga bulan Juni ini. Hebatnya, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berani menerbitkan izin SIPI secara gratis tanpa pungutan biaya sepeser pun!
Untuk mempercepat eksekusi program 2027 ini, Safaruddin langsung memerintahkan Kabid Perikanan Tangkap dan Kabid PSDKP untuk segera menggelar pertemuan darurat lintas sektor bersama para Punggawa Kapal Nelayan, LANAL, Polairud, dan Satwas PSDKP Wilker Mamuju guna menyamakan persepsi di lapangan. (Rls)
Editor : Ammar
