Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan aksi nyata di perairan Mamuju, Selasa (12/05/2026). Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kapal di tengah laut guna mendorong kepatuhan nelayan terhadap regulasi ekonomi biru.
Langkah ini merupakan implementasi dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan Sekprov Junda Maulana, untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara legal, terukur, dan berkelanjutan.
Membedah Pentingnya “Paspor” Kapal
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas memberikan edukasi mengenai fungsi krusial dokumen kapal yang sering dianggap remeh, di antaranya:
- NIB, SIUP, & SIPI: Sebagai bukti legalitas usaha agar terhindar dari tuduhan Illegal Fishing yang berisiko pada penyitaan kapal.
- Buku Kapal Perikanan (BKP) & Surat Ukur: Identitas resmi untuk memastikan kapasitas kapal sesuai dengan alat tangkap, guna mencegah overfishing.
- Daftar Awak Kapal (Crew List): Dokumen vital untuk jaminan keselamatan sebagai dasar proses evakuasi dan klaim asuransi jika terjadi kecelakaan laut.
Investasi Masa Depan Ekonomi Biru
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan bahwa pengawasan ini bukan bertujuan untuk mempersulit nelayan, melainkan untuk melindungi ekosistem laut Sulawesi Barat.
”Kepatuhan hari ini adalah jaminan bahwa anak cucu kita masih bisa menikmati hasil laut Sulawesi Barat sepuluh atau dua puluh tahun lagi. Jika semua patuh, populasi ikan terjaga dan hasil tangkapan tetap melimpah di masa depan,” jelas Safaruddin.
Dukungan dari Akar Rumput
Kesadaran akan pentingnya tertib administrasi mulai tumbuh di kalangan pemilik kapal. Pua’ Ullah, salah satu pemilik kapal di Mamuju, mengaku merasa lebih aman dengan adanya pemeriksaan rutin ini.
”Saya sangat mendukung. Kalau dokumen tertib, kita melaut juga tenang. Ini cara kita menjaga kelestarian laut bersama-sama,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kini terus mendorong transformasi perizinan berbasis risiko yang lebih mudah. Dengan dokumen yang lengkap, para nelayan diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
