Mamuju, 8enam.com.-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menerima kunjungan Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka entry meeting evaluasi transfer fiskal di daerah, Senin (11/05/2026).
Evaluasi ini berfokus pada efektivitas penyaluran dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Triwulan II Tahun 2026. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pastikan Keuangan Daerah Berjalan Optimal
Kegiatan evaluasi oleh BPKP dijadwalkan berlangsung selama 17 hari kerja, terhitung sejak 8 Mei hingga 8 Juni 2026. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana dana transfer dari pemerintah pusat tersebut dikelola secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan dasar di Bumi Manakarra.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan dukungannya terhadap proses evaluasi ini sebagai bagian dari check and balance pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menyambut baik evaluasi ini sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Ini adalah momentum penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Ali Chandra didampingi Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin.
Komitmen Transparansi Data
Ali Chandra menegaskan bahwa BPKAD Sulbar berkomitmen untuk kooperatif selama proses audit berlangsung. Pihaknya akan menyediakan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim BPKP secara transparan dan tepat waktu.
Sinergi antara BPKAD dan BPKP diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola transfer fiskal yang lebih efektif, sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal untuk pembangunan daerah.
Dampak bagi Pelayanan Publik
Pemanfaatan DAU, DAK, dan DBH yang tepat sasaran menjadi kunci utama dalam membiayai program-program strategis daerah, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan dan kesehatan. Melalui evaluasi berkala ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya memastikan setiap rupiah dana transfer benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang konstruktif dalam menjaga stabilitas fiskal daerah serta mempertahankan standar tinggi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
