Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Entry Meeting Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kamis (07/05/2026). Pertemuan ini menandai dimulainya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan agenda uji petik di Kabupaten Mamuju guna mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja serta penggunaan anggaran di lingkup pemerintah daerah.
Evaluasi Menuju Tata Kelola yang Akuntabel
Langkah pengawasan ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Itjen Kemendagri hadir untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendukung proses pemeriksaan melalui penyediaan data dan dokumen yang diperlukan.
“Kami mendukung penuh kegiatan pengawasan ini. Bagi kami, ini bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan sarana evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan pengendalian penduduk di Sulawesi Barat,” ujar dr. Marintani.
Fokus pada Efektivitas Pelayanan Dasar
Sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga, DKPPKB Sulbar menjadikan pengawasan ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem birokrasi internal. Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa akuntabilitas adalah harga mati dalam pelayanan publik.
“Tata kelola yang transparan dan berbasis kinerja adalah komitmen utama kami. Pengawasan dari Itjen Kemendagri sangat penting untuk memastikan setiap program efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas dr. Nursyamsi.
Sinergi untuk Pemerintahan Bersih
Melalui audit dan evaluasi ini, DKPPKB Sulbar berharap mendapatkan masukan konstruktif guna meningkatkan performa perangkat daerah di tahun berjalan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Itjen Kemendagri diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan semangat transparansi ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat mempertahankan standar kinerja yang tinggi demi terwujudnya pembangunan Sulawesi Barat yang berkelanjutan dan berintegritas.
Editor: Ammar
