Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan terobosan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Pemprov Sulbar kini tengah mematangkan persiapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Persiapan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, Rabu (06/05/2026). Langkah inovatif ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berbasis teknologi terkini.
Transformasi Digital dalam Penilaian Kinerja
Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Sulbar, Siti Fatimah, menjelaskan bahwa penerapan AI dalam evaluasi SAKIP merupakan tindak lanjut dari regulasi pusat, yakni PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan arahan terbaru dari Kementerian PANRB tahun 2026.
”Penggunaan AI dalam evaluasi SAKIP diharapkan dapat membuat penilaian kinerja instansi menjadi lebih objektif, cepat, dan terukur. Ini adalah bagian dari transformasi digital untuk memastikan setiap program kerja benar-benar memberikan dampak yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Siti Fatimah.
Sinergi Lintas Sektor
Mengingat kompleksitas integrasi data, rakor ini melibatkan berbagai instansi strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur digital dan validitas data kinerja. Hadir dalam pertemuan tersebut:
- DiskominfoSS Sulbar: Diwakili Kabid Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital, Taufan Harry Prasetyo, guna memastikan kesiapan sistem digital.
- Bapperida Sulbar: Diwakili Zulfahmi Lutfi A. Lopa untuk penyelarasan target perencanaan dan inovasi.
- Inspektorat Sulbar: Menghadirkan tim auditor ahli guna menjamin aspek pengawasan dan kepatuhan regulasi tetap terjaga dalam sistem otomatisasi tersebut.
Mendorong Pelayanan Publik Berkualitas
Pemanfaatan AI bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan upaya Pemprov Sulbar untuk menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya bersifat manual dan memakan waktu lama. Dengan evaluasi yang lebih cepat dan akurat, pemerintah daerah dapat segera mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Diharapkan, dengan persiapan yang matang ini, Sulawesi Barat dapat menjadi salah satu daerah pionir dalam implementasi evaluasi SAKIP berbasis AI di Indonesia, sekaligus mencerminkan birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Editor: Ammar
