Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menerima audiensi strategis dari jajaran BPKAD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di ruang rapat Bidang Anggaran, Selasa (05/05/2026). Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026 agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menjamin pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Pastikan Keselarasan Perencanaan
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar, Abd. Kuddus, didampingi Plt. Kasubbid Anggaran Wilayah II, Amir Hamzah, menekankan bahwa koordinasi intensif adalah kunci utama dalam pengelolaan anggaran lintas otoritas. Audiensi ini membahas detail teknis mulai dari mekanisme penganggaran hingga sistem pelaporan.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memastikan program BKK berjalan optimal. Koordinasi yang baik akan mendorong keselarasan program dan meminimalisir kendala di lapangan,” ujar Abd. Kuddus.
Mekanisme Transparan dan Sesuai Regulasi
Dalam pertemuan tersebut, BPKAD Sulbar memberikan asistensi mengenai regulasi terbaru agar penyaluran bantuan keuangan tidak membentur aturan perundang-undangan.
Plt. Kasubbid Anggaran Wilayah II, Amir Hamzah, menambahkan bahwa pihaknya selalu membuka ruang konsultasi seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana BKK dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kami berkomitmen memberikan fasilitasi dan pendampingan agar seluruh proses, mulai dari penyaluran hingga pemanfaatan, tetap akuntabel dan sesuai regulasi yang berlaku,” kata Amir Hamzah.
Dukungan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sinergi yang terbangun antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman melalui BKK 2026 diharapkan dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor prioritas di Polewali Mandar. Dengan perencanaan yang selaras, setiap rupiah dari bantuan keuangan diharapkan memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memantau progres administrasi agar distribusi bantuan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender anggaran.
Editor: Ammar
