Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui sinkronisasi data belanja pegawai. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat hadir memenuhi undangan rekonsiliasi penganggaran dan realisasi belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta jaminan sosial tenaga kerja tahun 2026, Senin (27/04/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang SPBE Lantai II BPKAD Provinsi Sulawesi Barat ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi faktual di lapangan.
Sinkronisasi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
Perwakilan Badan Penghubung Daerah Sulbar, Faisal, menekankan bahwa akurasi data dalam proses rekonsiliasi ini bersifat krusial. Hal ini berkaitan langsung dengan pembiayaan tenaga PPPK paruh waktu serta perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
”Belanja jasa PPPK paruh waktu serta pembayaran JKK dan JKM adalah komponen penting dalam mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam membangun SDM yang unggul dan berkarakter melalui pemenuhan hak-hak dasar pegawai,” ujar Faisal.
Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan
Forum rekonsiliasi ini menjadi sarana koordinasi antarperangkat daerah guna menghindari terjadinya selisih data yang signifikan dalam laporan keuangan daerah. Dengan data yang sinkron, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat menjamin bahwa setiap rupiah yang dianggarkan tersalurkan secara tepat dan akuntabel.
Pihak BPKAD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi:
- Dasar Penyusunan Laporan: Menjadi rujukan utama dalam laporan keuangan daerah tahun berjalan.
- Bahan Evaluasi: Menjadi data pendukung untuk perbaikan pola penganggaran pada periode selanjutnya agar lebih efektif.
Dukungan Terhadap Pelayanan Publik
Pengelolaan anggaran tenaga kerja yang tertib secara administrasi dipercaya akan berdampak langsung pada kelancaran pelayanan publik. Jika hak-hak jaminan sosial tenaga kerja terkelola dengan baik, motivasi dan kinerja pegawai di berbagai unit kerja, termasuk Badan Penghubung, akan tetap optimal.
Kegiatan ini berlangsung tertib dengan melibatkan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, sebagai wujud komitmen bersama menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Editor: Ammar
