Mamuju 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, di Rumah Jabatan Gubernur, Senin malam (27/04/2026). Dalam jamuan hangat tersebut, Gubernur memaparkan potret Sulawesi Barat sebagai daerah yang kondusif dengan stabilitas sosial yang terjaga di tengah keberagaman.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Junda Maulana, jajaran kepala OPD, serta tim ahli gubernur, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat implementasi HAM.
Harmoni Keberagaman sebagai Kekuatan
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Sulawesi Barat relatif tidak menghadapi persoalan besar terkait Hak Asasi Manusia. Keberagaman suku dan agama di Bumi Manakarra justru dikelola menjadi modal sosial untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik.
“Sulbar dihuni berbagai suku dan semua agama ada di sini. Keberagaman ini adalah kekuatan kami dalam menjaga harmoni sosial. Hingga saat ini, stabilitas politik dan keamanan di daerah cukup baik dan kondusif,” ujar SDK.
Capaian Ekonomi dan Swasembada Pangan
Selain isu sosial, Gubernur juga memaparkan performa ekonomi Sulbar yang tumbuh positif di angka 5,76 persen. Capaian ini dibarengi dengan tingkat pengangguran sebesar 3 persen—lebih rendah dari rata-rata nasional—serta angka kemiskinan yang terus ditekan di kisaran 10 persen.
Struktur ekonomi Sulbar, menurut SDK, masih ditopang kuat oleh sektor pertanian dan industri pengolahan melalui komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras.
“Ketahanan pangan kita sangat baik, bahkan Sulawesi Barat sudah mencapai swasembada pangan,” tambahnya.
Transformasi Paradigma HAM di Sektor Ekonomi
Wamen HAM, Mugiyanto, memberikan apresiasi atas capaian Pemprov Sulbar. Ia menjelaskan bahwa agenda utamanya di Sulbar adalah memperkuat penilaian kepatuhan HAM, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi pelaku usaha.
Menurut Mugiyanto, Kementerian HAM kini fokus mendorong pemahaman masyarakat bahwa HAM mencakup spektrum yang luas, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“Terima kasih atas sambutannya, Pak Gubernur. Fokus kami adalah memastikan agenda nasional terkait HAM terimplementasi dengan baik, termasuk mendorong kesadaran bahwa sektor ekonomi dan sosial merupakan bagian integral dari hak asasi manusia,” ungkap Mugiyanto.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih intens antara kementerian baru tersebut dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Editor: Ammar
