Mamuju, 8enam.com.-Memasuki hari kesembilan, tim gabungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak menyisir berbagai perangkat daerah dalam agenda Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026. Pada Selasa (14/04/2026), tim evaluator melakukan inspeksi mendalam di tiga lokus strategis guna memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Kegiatan ini merupakan pengejawantahan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan akuntabel.
Fokus pada Tiga Lokus Pelayanan
Tim gabungan yang terdiri dari ahli dari Biro Organisasi, BKPSDM, dan Inspektorat Sulbar kali ini memusatkan pemantauan pada:
- Biro Pemerintahan dan Kesra: Meninjau tata kelola administrasi dan layanan kemasyarakatan.
- Sekretariat DPRD (Sekwan): Mengevaluasi kesiapan fasilitas dan alur informasi bagi publik.
- UPTD Balai Latihan Kerja (BLK): Memastikan sarana pelatihan dan profesionalisme SDM dalam mencetak tenaga kerja handal.
Audit Standar Kementerian PANRB
Pemantauan dilakukan secara detail dengan merujuk pada indikator penilaian Kementerian PANRB. Fokus evaluasi meliputi ketersediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, profesionalisme petugas layanan, hingga validitas dokumen pendukung (evidence) yang tersedia di lapangan.
Salah satu anggota tim pemantau dari Biro Organisasi, Ade Astria, menjelaskan bahwa rangkaian evaluasi mandiri ini telah dijadwalkan secara maraton mulai tanggal 6 hingga 20 April 2026.
”Kami menyasar seluruh perangkat daerah secara bertahap. Tujuannya adalah memotret kondisi riil di lapangan. Jika ditemukan ada standar yang belum terpenuhi, perbaikan harus segera dilakukan agar pelayanan memenuhi ekspektasi masyarakat,” jelas Ade.
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
Kegiatan PEKPPP 2026 ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk mendeteksi kekurangan dalam birokrasi lebih dini. Dengan adanya evaluasi berkala, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus membenahi diri.
Hasil dari evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar penilaian kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui pengawasan ketat dari tim gabungan, diharapkan indeks pelayanan publik Sulawesi Barat semakin meningkat, menghadirkan birokrasi yang lebih responsif dan memuaskan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor: Ammar
